RUU Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa Cegah Pelanggaran HAM

Menurut KSP, RUU tersebut perlu segera disahkan untuk mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM berat. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Tim PPHAM, yang menghasilkan rekomendasi.

PEMERINTAH tengah mengawal percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa. RUU itu perlu segera disahkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu.

Pemerintah telah membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu . Adapun tim tersebut tim telah membuat rekomendasi. Laporan dan Rekomendasi diserahkan Ketua Tim Makarim Wibisono pada Menko Polhukam Mahfud MD, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo awal Januari 2023.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Komnas HAM: Tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM beratKabar baru! Komnas HAM menyatakan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Berikut penjelasan Komnas HAM.
続きを読む »

Komnas HAM: Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat | merdeka.comBerdasarkan laporan hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ada pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan.
続きを読む »

Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat, Komas HAM Beri Penjelasan - Pikiran-Rakyat.comBeri penjelasan, Komnas HAM nyatakan tragedi Kanjuruhan Malang tidak tergolong dalam pelanggaran HAM berat.
続きを読む »

Komnas HAM Nyatakan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM BeratTragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 itu menewaskan 133 orang.
続きを読む »

KSP Indosurya Gelapkan Dana Trilunan, Korban 'Kudu Piye'?KSP Indosurya Gelapkan Dana Trilunan, Korban 'Kudu Piye'?
続きを読む »