Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi atas langkah yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI yang telah menyepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
BACA JUGA: Bahas Perppu Cipta Kerja, DPR Kebut dengan Bentuk Panja BACA JUGA: Menko Airlangga Jelaskan Pentingnya Perppu Cipta Kerja pada Badan Legislasi DPR BACA JUGA: Genjot Investasi, Pemerintah Ajak Mahasiswa Bahas UU Cipta Kerja BACA JUGA: Dimas Oky: Perppu Ciptaker Buka Lapangan Kerja Lebih Besar bagi Anak Muda BACA JUGA: Airlangga Lobi Cak Imin Minta DPR Segera Setujui Perppu Cipta Kerja Baca...
Diantaranya terkait Alih Daya/Outsourcing yang mengatur ketentuan mengenai sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lainnya, dimana sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut akan ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian juga perubahan pada frasa cacat menjadi disabilitas , serta upah minimum yang diatur dalam pasal 88C, 88D, 88F, dan pasal 92.
"Penolakan ini dapat dijadikan masukan yang berharga bagi pemerintah karena nantinya juga dapat dijadikan masukan yang dapat diimplementasikan pada aturan turunan peraturan pemerintah," tutup Sekjen Anwar. Penetapan Perppu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian subyektifitas Presiden dalam menetapkan Perppu, akan dinilai secara obyektif oleh DPR RI untuk dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang .
Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan MK atas UU Cipta Kerja, Pemerintah bersama DPR RI telah melaksanakan putusan tersebut, yakni telah diaturnya metode Omnibus dalam penyusunan UU, selanjutnya juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dan Pemerintah telah pula meningkatkan partisipasi yang bermakna .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Foto : Wajah Semringah DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Perppu Cipta Kerja ke Paripurna | merdeka.comWajah Semringah DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Perppu Cipta Kerja ke Paripurna. DPR dan pemerintah sepakat membawa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke tahap selanjutnya, yakni rapat paripurna. Padahal, dua fraksi yakni, Demokrat dan PKS, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tegas menolak.,DPR,Perppu Cipta Kerja,Revisi UU Cipta Kerja,UU Cipta Kerja,Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,Menko Polhukam Mahfud MD,Menkumham,Viral Hari Ini,Jakarta
続きを読む »
Menko Airlangga Dorong DPR Sepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangPresiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Presiden Joko Widodo...
続きを読む »
Baleg Setuju RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Dibawa ke Sidang ParipurnaBaleg DPR menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR dan disahkan menjadi UU.
続きを読む »
Direstui Baleg DPR, RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Siap Disahkan Jadi Undang-UndangPemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai kebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomi domestik melalui reformasi struktural.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Iklim InvestasiPerppu Cipta Kerja diterbitkan untuk mengantisipasi ketidakpastian dari sisi investasi karena Mahkamah Konstitusi menyatakan UU CK inkonstitusional bersyarat.
続きを読む »
Timang-timang Setuju atau Tolak, DPR-Pemerintah Undang Pakar Bahas Perppu Cipta KerjaBaleg DPR bersama pemerintah membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
続きを読む »