BPJS Kesehatan akan diubah dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan).
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti mengatakan terkait iuran BPJS Kesehatan itu akan diatur secara khusus dalam Pasal 424 RUU Kesehatan.
berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak. Poin ketiganya mengatur besaran luran jaminan kesehatan yang harus ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
RUU Kesehatan Dinilai Mampu Menjawab Masalah Kesehatan di IndonesiaRUU Kesehatan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sektor kesehatan. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab dan wewenang yang selama ini belum dijalankan.
続きを読む »
Dirut BPJS Kesehatan: Kami Tidak Punya Utang!BPJS Kesehatan saat ini tidak memiliki utang pada fasilitas kesehatan manapun.
続きを読む »
Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Partai Buruh Tolak Keras RUU KesehatanDalam RUU Kesehatan, BPJS Kesehatan akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Kesehatan. Itu artinya, RUU Kesehatan berpotensi menggerus independen BPJS dalam menjalankan berbagai tugas dan kewenangannya.
続きを読む »
Tampung Aspirasi Publik dalam RUU Kesehatan melalui Laman KhususKegiatan partisipasi publik akan dilakukan baik dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, CSO dan organisasi lainnya.
続きを読む »
Pemerintah Menjaring Aspirasi Publik dalam Pembahasan RUU KesehatanPemerintah membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Aspirasi ini bisa disampaikan secara daring. Kesehatan AdadiKompas
続きを読む »