RUU Kesehatan Juga Singgung Aborsi, Poin Ini Jadi Sorotan Dokter Kandungan

日本 ニュース ニュース

RUU Kesehatan Juga Singgung Aborsi, Poin Ini Jadi Sorotan Dokter Kandungan
日本 最新ニュース,日本 見出し
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 74 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 33%
  • Publisher: 51%

RUU Kesehatan Omnibus Law juga membahas ketentuan aborsi. Beberapa poin jadi sorotan dokter kandungan termasuk usia maksimal yang diubah dari aturan sebelumnya. Berikut informasi selengkapnya.

Beberapa poin tentang aborsi dalam RUU Kesehatan jadi sorotan dokter kandungan RUU Kesehatan Omnibus Law juga membahas ketentuan aborsi, termasuk perubahan usia dari semula enam minggu menjadi 14 minggu untuk korban pemerkosaan hingga kehamilan indikasi kedaruratan medis. Ketentuan di RUU Kesehatan Omnibus Law rupanya menyesuaikan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sekjen Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia , dr Budi Wiweko, SpOG-FER, MPH menilai peningkatan perubahan usia aborsi ini membahayakan nyawa pasien. Pasalnya, di usia 14 minggu kehamilan disebut sudah cukup besar. "Karena kalau sudah 14 minggu, kehamilan sudah besar, cukup besar dan tindakan aborsi yang aman itu amat sangat diragukan karena tentu semakin besar usia kehamilan tindakan aborsi provokatus tentu akan semakin berbahaya meningkatkan risiko terutama keamanan bagi pasien," tutur dr Budi dalam Public Hearing Kemenkes RI, Kamis .Bukan hanya soal usia kehamilan, dr Budi mempersoalkan adanya perubahan pengertian sumber daya manusia yang bisa melakukan aborsi. Dari semula di UU No.

"Yang menarik juga siapa yang berwenang melakukan tindakan aborsi, pada permenkes PMK 2015 itu jelas sekali disebutkan bahwa pengecualian aborsi yang boleh dilakukan untuk tindakan perkosaan, itu dilakukan oleh dokter sesuai standar minimal dua dokter satu psikolog, dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan oleh menteri," sambung dia.

"Disebutkan juga bahwa dokter harus mendapatkan pelatihan dari penyelenggaraan yang terakreditasi, bahwa tadi aborsi yang aman bertanggung jawab itu dijaga betul termasuk oleh SDM-nya, jadi tidak bisa setiap dokter ataupun paramedis maupun apoteker melakukan tindakan aborsi yang itu tadi pengecualian larangan aborsi dilakukan tiap dokter," katanya.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

detikcom /  🏆 29. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Usulan dan Masukan tentang Kesehatan Lingkungan pada RUU Kesehatan Omnibuslaw[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Usulan dan Masukan tentang Kesehatan Lingkungan pada RUU Kesehatan OmnibuslawDi dalam RUU Kesehatan yang dikenal sebagai Omnibus law maka ada bab 19 yang membahas Kesehatan Lingkungan.
続きを読む »

STR Dokter Berlaku Seumur Hidup Masuk dalam Pembahasan RUU Kesehatan |Republika OnlineSTR Dokter Berlaku Seumur Hidup Masuk dalam Pembahasan RUU Kesehatan |Republika OnlinePemerintah memperbaiki dan menyederhanakan proses registrasi dan izin praktik dokter.
続きを読む »

BPJS Watch Minta Pembahasan RUU Kesehatan Tetap di Komisi IX DPRBPJS Watch Minta Pembahasan RUU Kesehatan Tetap di Komisi IX DPRBPJS Watch menolak pembahasan RUU Kesehatan dilimpahkan ke Baleg DPR karena khawatir substansi bahasan menjadi terburu-buru dan tidak mendalam.  - Halaman 1
続きを読む »

Kemenkes: Pangan Olahan Harus Penuhi Keamanan Pangan dan Mutu Gizi |Republika OnlineKemenkes: Pangan Olahan Harus Penuhi Keamanan Pangan dan Mutu Gizi |Republika OnlinePangan olahan yang diatur RUU Kesehatan yakni dalam kemasan maupun siap saji.
続きを読む »

Jangan Jadikan DPR sebagai Sandsack yang Dipukuli di Ruang PublikJangan Jadikan DPR sebagai Sandsack yang Dipukuli di Ruang PublikRUU Perampasan Aset ini disepakati sebagai RUU inisiatif Pemerintah. Makanya yang harus menyiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya adalah Pemerintah.
続きを読む »

Soroti Pernyataan Bambang Pacul, Sultan: Saatnya Kewenangan Legislasi DPD DiperkuatSoroti Pernyataan Bambang Pacul, Sultan: Saatnya Kewenangan Legislasi DPD DiperkuatBambang Pacul menyebut sulitnya pengesahan RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset tanpa dukungan Ketua Umum Parpol.
続きを読む »



Render Time: 2025-03-04 02:32:03