DIM RUU tentang Daerah Khusus Jakarta ternyata mengatur diperbolehkannya lembaga-lembaga tak langsung pindah ke IKN.
Sejumlah klausul dalam RUU DKJ masih menuai perdebatan dalam rapat Panitia Kerja RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat . Di antaranya, persoalan peralihan aset dan pengaturan kewenangan kekhususan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKJ. Karena belum mendapat titik temu antara Panja Dewan Perwakilan Rakyat dari pemerintah yang meminta Pasal 61 RUU DKJ untuk dihapus.
Artinya, DPR sebelum gedungnya siap, kita masih di sini. Kemendagri mungkin baru akan pindah 300 orang, selebihnya masih di sini . ”Ada 30 lembaga, sudah terangkum semua di sini, dan tidak menyebutkan batas waktu. Jadi, bisa kalau memang gedungnya tiga tahun belum siap , ya tiga tahun masih di sini . Justru pasal ini menjadi payung hukum sehingga dia tidak mempunyai dampak hukum. Karena memang sesungguhnya pada saat pemerintah merancang pemindahan IKN, itu memang tidak sama dengan apa yang terbayang dengan masyarakat, tahun 2024 pindah semua. Jadi yang pindah 2024 ini terutama yang eksekutif. Itu pun bertahap,” ucapnya.
”Kalimat tadi terlalu longgar. Jadi, ditekankan sedikit tidak apa-apa. Kita, kan, mau bernegara dengan baik. Lebih tegasnya disebutkan secara baik, misalnya, mereka akan berpindah kantor di sana setelah gedungnya siap,” usulnya.Anggota Panja RUU DKJ dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , Putra Nababan, mengingatkan agar jangan sampai panja asal mengesahkan klausul itu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Hari Ini Baleg DPR Gelar Raker Bersama Mendagri Bahas RUU Daerah Khusus JakartaAnggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan bahwa rapat tersebut akan digelar pada pukul 10.00 WIB
続きを読む »
RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan disahkan pada 4 April 2024RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan disahkan pada 4 April 2024. Mendagri Tito Karnavian (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan ...
続きを読む »
RUU Daerah Khusus Jakarta Mulai DibahasJakarta, tvOnenews.com - Usai diusulkan pada rapat paripurna lalu, hari ini Ruu daerah khusus jakarta (RUU DKJ) mulai dibahas di parlemen. Salah satu isu dalam pembahasan yang dilakukan baleg Dpr ri bersama pemerintah dan DPD RI ini yakni soal mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mendatang.
続きを読む »
PKB Tak Ingin Pembahasan RUU DKJ Dilakukan dengan Tergesa-gesaPerubahan status DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta perlu menjaring aspirasi yang luas
続きを読む »
Kemendagri: Pilgub Daerah Khusus Jakarta Pakai UU PilkadaPemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penjelasan mengenai prosedur Pemilihan Gubernur melalui Pilgub dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah
続きを読む »
DPR Minta Tidak Samakan Daerah Khusus Jakarta dengan Kabupaten atau KotaDefinisi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), diusulkan agar tidak disamakan dengan tingkat administrasi kabupaten atau kota
続きを読む »