DPR mengesahkan Revisi UU TNI Polri, TNI hingga Kementerian sebagai usul inisiatif untuk segera dibahas bersama pemerintah.
Selasa, 28 Mei 2024 12:27 WIB DPR mengesahkan 4 RUU sebagai usul inisiatif untuk segera dibahas bersama pemerintah. DPR ke-18 Masa Sidang V Tahun 2023-2024 mengesahkan 4 empat RUU menjadi usul inisiatif DPR , Selasa .
Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Namun untuk RUU Kementerian, Fraksi PKS menerima dengan catatan. Sementara delapan fraksi lainnya sepakat. Pasal 15 UU 39/2008 yang mengatur batas maksimal jumlah kementerian sebanyak 34 sepakat untuk diubah. "Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," bunyi Pasal 15 draf RUU Kementerian.Sementara untuk RUU Polri ada empat kategori yang akan diatur.
Dpr Ruu Tni Ruu Polri Batas Usia Pensiun Pns Tni Polri
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Isu Prabowo Tambah Kementerian, Pakar: Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Keniscayaan KonstitusionalBerita Isu Prabowo Tambah Kementerian, Pakar: Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Keniscayaan Konstitusional terbaru hari ini 2024-05-11 15:29:02 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
DPR Mulai Revisi UU Kementerian Negara, Usul Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan PresidenBadan Legislasi (Baleg) DPR RI langsung membahas soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pembahasan tersebut mengacu pada keputusan MK nomor 79/PUU-IX/2011.
続きを読む »
Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan PresidenBerita Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan Presiden terbaru hari ini 2024-05-14 17:17:38 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Bantu Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 Pos?Ia menjelaskan, jika UU Kementerian Negara direvisi atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah pasal 10.
続きを読む »
PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian NegaraPDIP usulkan DPR dilibatkan dalam menentukan jumlah kementerian di revisi UU Kementerian Negara
続きを読む »
Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah KementerianSturman lantas mempermasalahkan mengenai frasa efektivitas yang diberikan kepada Presiden nanti dalam menentukan jumlah Kementerian.
続きを読む »