Respons Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK: Itu Wewenang Pembentuk Undang-Undang

Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal itu adalah pembahasan revisi UU MK merupakan wewenang DPR selaku pembentuk undang-undang.

DPR dan Pemerintah sepakat membawa RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau R UU MK ke paripurna DPR . Namun pada paripurna hari ini Selasa belum ada pengesahan RUU tersebut.

Pembahasan dan Pengambilan Keputusan Tingkat ITerpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini, hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I. 'Seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya,' kata dia.

Tak Dapat UndanganJohan mengaku tak mendapat undangan rapat pembahasan RUU tersebut dari sekretariat Komisi III.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

MK Revisi UU MK UU MK DPR

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Diam-diam Pemerintah dan DPR Sepakati RUU MK Dibawa ke ParipurnaPemerintah bersama Komisi III DPR RI secara diam-diam kembali membahas Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
続きを読む »

Pengacara KPU Sebut Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Agung Bikin Hakim MK KagetMendengar ucapan itu Arsul Sani langsung memotong ucapan Joshua dan mengingatkan ihwal saat ini pihaknya sedang bersidang di MK, bukan MA.
続きを読む »

MK Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar UsmanMahkamah Konstitusi mengatakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.
続きを読む »

MKMK Sidang Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur HamzahHakim konstitusi Guntur Hamzah dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi (FORMASI) dan Gerakan Aktivis Konstitusi (GAS).
続きを読む »

Ganjar: Apapun Hasilnya, Saya dengan Pak Mahfud Taat KonstitusiGanjar Pranowo memastikan akan taat konstitusi dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara PHPU 2024.
続きを読む »

Anggap Aturan Tak Adil dan Tidak Konstitusional, Partai Buruh Gugat UU Pilkada ke MKPartai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
続きを読む »