Pemerintah resmi membentuk satgas untuk menindaklanjuti laporan dan informasi terkait dengan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas untuk menindaklanjuti laporan dan informasi terkait dengan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan .
"Saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud yakni tentang dugaan tindak pidana pencucian uang," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada konferensi pers, Rabu . Satgas bentukan Komite TPPU itu terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Tim pengarah terdiri dari pimpinan Komite TPPU yakni Menko Polhukam Mahfud MD , Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana .
"Sering ditanyakan ini kasusnya di Kemenkeu, kenapa yang masuk timnya Kemenkeu juga. Memang menurut hukum, penyidik masalah perpajakan dan bea cukai adalah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Jadi, tidak bisa dikeluarkan, karena mereka yang akan menindaklanjuti dan punya kewenagan proyustisia," tutur Mahfud.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pemerintah Resmi Membentuk Satgas TPPU, Libatkan 12 Tenaga AhliMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas TPPU yang dibantu oleh 12 orang tenaga ahli. - Halaman 1
続きを読む »
Usut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Eks Komisioner KPK Bakal DilibatkanSelain eks komisioner KPK, Satgas TPPU yang bakal dibentuk pemerintah untuk mengusut transaksi janggal yang terkait Kemenkeu sebesar Rp 349 triliun bakal beranggotakan pula sejumlah figur dari eksternal pemerintah. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Kemenkeu kucurkan Rp31,79 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Seba NTTKemenkeu mengucurkan anggaran senilai Rp31,79 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Seba guna meningkatkan akses transportasi laut di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, pada 2023.
続きを読む »
Kemenkeu Atur Ulang Pengenaan Pajak Emas, Begini KetentuannyaKemenkeu mengatur ulang pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa yang terkait. - Halaman 1
続きを読む »
Sudah Berlaku! Tarif Pajak Emas Batangan Turun Jadi 0,25%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas tarif pajak emas batangan.
続きを読む »
Manufaktur RI 'Ngegas' di April, Anak Buah Menkeu Buka SuaraSektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dalam 20 bulan berturut-turut hingga April 2023 dan menguat ke level 52,7, dari 51.9
続きを読む »