Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP membuat penggunanya mulai dari ojek online, taksi online, hingga taksi harap-harap cemas.
Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing di 25 ruas wilayah DKI Jakarta yang masih dalam pembahasan membuat penggunanya harap-harap cemas.
Draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik mencatat sejumlah kriteria untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Asosiasi Taksi Online Tolak Jalan Berbayar ERP, Bikin Tarif NaikPenerapan jalan berbayar atau ERP dinilai akan merugikan pihak pengemudi angkutan daring atau online baik ojek maupun taksi.
続きを読む »
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per PasalRaperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
続きを読む »
DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun IniPenyusunan raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) soal jalan berbayar atau ERP di Jakarta ditargetkan rampung pada 2023.
続きを読む »
Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam PergubRincian besaran tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP akan diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta.
続きを読む »
Nasdem Nilai ERP Hanya Pindahkan Kemacetan ke Ruas Jalan LainRencana penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) terus menuai pro kontra. Ada banyak pendapat terhadap sistem itu.
続きを読む »
Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum DiterapkanKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan sebaiknya sistem jalan berbayar elektronik atau ERP tak langsung diterapkan di 25 jalan di Jakarta.
続きを読む »