Ia mengaku sudah menunggu pengembalian kerugian mereka bertahun-tahun lamanya tanpa mendapat kepastian klaim polisnya akan cari.
Bahkan, ada yang sudah menunggu dari tahun 2017. Tetapi tiba-tiba ada kebijakan PNM dalam rencana penyehatan keuangan AJBB yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan .
"Ketika Bumiputera untung, kami para pemegang polis tidak kebagian apa-apa. Mereka yang menikmati. Tapi ketika mereka rugi, mereka minta kerugian dibagi dengan kami. Mana keadilan buat kami para pemegang polis?" sambungnya. Peserta unjuk rasa bakal membawa koin. Koin yang terhimpun akan ditaburkan sebagai ekspresi kekecewaan dan penolakan para pemegang polis terhadap kebijakan PNM.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ratusan Pengembang Perumahan Tak Kunjung Serahkan Fasum, Ini Kata KPKPerusahaan pengembang perumahan tumbuh subur di Buleleng. Namun tak semuanya bersedia menyerahkan fasilitas umum perumahan pada pemerintah. Ditengarai ada ratusan perusahaan yang tak kunjung menyerahkan fasilitas itu.
続きを読む »
Tanggul Kali Jatimakmur Bekasi Jebol, Ratusan Warga tak Bisa Beraktivitas |Republika OnlineSatu bulan yang lalu tanggul di kali Jatimakur tepatnya di Jl Teratai V juga jebol.
続きを読む »
Impor KRL Tak Direstui, Ratusan Ribu Penumpang Bisa TerlantarRatusan ribu penumpang terancam terlantar usai Kemenperin tak merestui izin impor KRL dari PT Kereta Commuterline Indonesia.
続きを読む »
13 Ribu Pegawainya Tak Lapor Harta, Sri Mulyani: Tak Semua Wajib Lapor LHKPNMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal 13 ribu pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan hartanya lewat LHKPN pada 2022.
続きを読む »
7 Golongan yang Tak Selamat dan Tak Dirahmati Allah di Hari KiamatAda tujuh golongan manusia yang tak akan mendapat rahmat Allah dan dosa-dosanya tak akan diampuni pada hari kiamat
続きを読む »
KPK Sebut Harta Tak Wajar Pejabat Bisa Jadi Dasar Pidana jika Sumbernya Tak Bisa DijelaskanWakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, harta kekayaan pejabat negara yang tidak bisa dibuktikan asal usulnya bisa menjadi dasar penegakan hukum pidana. Nasional KPK
続きを読む »