Isu dispensasi nikah di Ponorogo yang menjerat ratusan anak menjadi pemerhati anak
Liputan6.com, Jakarta - Kabar ratusan pelajar di Ponorogo, Jawa Timur, mengajukan dispensasi nikah sudah menyebar di berbagai media.
Terkait kasus dispensasi nikah Ponorogo, kriminolog sekaligus pemerhati anak dan keluarga, Haniva Hasna, mengatakan bahwa pemerintah sudah mensosialisasikan hal tersebut tapi tidak sampai ke remaja. "Pun terhadap orangtua, harus dilakukan edukasi bahwa pernikahan itu bukan jalan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi justru menambah permasalahan baru ketika tidak disertai dengan kematangan mental, spiritual dan finansial," dia menambahkan.
“Selain ilmu yang diperoleh secara formal ada juga yang diperoleh secara informal misalnya, mengaji, kursus memasak, olahraga, musik dan keterampilan lain yang membuat anak menjadi memiliki kesibukan dan bermanfaat untuk menambah penghasilan.” Apabila orangtua meyakini bahwa anak dan pasangannya sudah memiliki modal untuk melakukan pernikahan, maka orangtua wajib untuk memberikan izin menikah.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
125 Anak di Ponorogo Hamil di Luar Nikah dan Ajukan Dispensasi Nikah Dini, Bupati: Lebih Rendah Dibanding Daerah LainKasus ratusan anak hamil di luar nikah menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Ponorogo.
続きを読む »
Kepala Desa di Jombang Demo ke Jakarta Minta Perpanjangan Masa Jabatan |Republika OnlineRatusan kepala desa minta masa jabatan ditambah dari enam menjadi sembilan tahun.
続きを読む »
Angka Perkawinan Anak di Ponorogo Tinggi, Ini Penjelasan Dosen UnairPERKAWINAN anak terjadi bisa disebabkan oleh empat faktor utama. Yakni faktor pendidikan, pemahaman agama yang sempit, ekonomi, dan sosial budaya.
続きを読む »
Dispensasi Permohonan Nikah Anak-anak di Jabar TinggiAnggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkap di dapilnya, Jawa Barat, hingga September 2022 ada 125 anak yang mengajukan dispensasi pernikahan
続きを読む »
Ratusan Kepala Desa Demo di DPR, Minta Masa Jabatan DitambahRatusan kepala desa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023).
続きを読む »
Ratusan Kepala Desa Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Minta Jabatan Diperpanjang Jadi 9 TahunRatusan Kepala Desa dari Pabdesi menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa.
続きを読む »