Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan bahwa kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) tengah dalam pembahasan pasal per pasal oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta.
"Di Bapemperda pembahasannya pasal per pasal dan sebelum masuk pasal per pasal, secara substansi penerapan ERP ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis," kata Ismail di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin .
Menurut Ismail kebijakan ini membuat banyak pihak terkejut, tak terkecuali Komisi B DPRD DKI Jakarta. Terlebih, kata dia belum pernah ada pembahasan khusus di Komisi B perihal ERP. "Contoh terkait besaran tarif. Kedua, terkait dengan siapa yang akan mengelola ini, kemudian ke mana dana ini ditampung, kemudian keempat untuk apa dana yang tertampung itu tindak lanjutnya, untuk dimanfaatkan untuk apa," jelas dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun IniPenyusunan raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) soal jalan berbayar atau ERP di Jakarta ditargetkan rampung pada 2023.
続きを読む »
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per PasalRaperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
続きを読む »
DPRD DKI Akan Sahkan 2 Raperda Soal Transportasi pada 2023Dua raperda yang akan dibentuk tahun ini adalah tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE) dan rencana induk transportasi.
続きを読む »
Banyak Mahasiswa di Solo Terjerat Pinjol, Utang untuk Jalan-jalan hingga JajanTak sedikit mahasiswa di Kota Solo yang terjerat pinjol.
続きを読む »