Menurut Anggota Fraksi PKS DPR RI Ansory Siregar, undang-undang dibahas ini dengan tergesa-gesa. Belum penuhi unsur partisipasi masyarakat.
Awalnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pembahasan secara detail dan cermat terkait RUU DKJ. Misalnya, penunjukan ketua dan anggota Dewan WilayahLalu, ketentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan."Selanjutnya kami serahkan RUU DKJ untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini," kata Supratman.
"Saya dengar-dengar gedung DPR belum dibangun di IKN . Buru-buru sekali pimpinan. Fraksi PKS berpendapat belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna," cetus Ansory.Mendengar interupsi itu, Puan menyatakan menghormati pandangan dari para anggota dewan. Sebab, dari sembilan fraksi di Baleg, hanya PKS menolak. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah telah menyepakati RUU DKJ untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-UndangPembahasan RUU DKJ dinilai belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.
続きを読む »
DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
続きを読む »
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Rapat Paripurna, tapi Fraksi PKS MenolakDPR dan Pemerintah sepakat RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna, tapi Fraksi PKS menolak.
続きを読む »
Perwakilan Fraksi PKB dan PKS Temui Massa Aksi di Depan Gedung DPRSejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemui ratusan massa yang berunjuk rasa
続きを読む »
DPR Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta untuk Disahkan Menjadi Undang-UndangPemerintah dan Baleg DPR telah sepakat untuk membawa RUU DKJ ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang
続きを読む »
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang KoperasiOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
続きを読む »