Fenomena masyarakat yang mengkritisi gaya hidup mewah dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui media sosial memperlihatkan ekspresi ketidakpercayaan pada lembaga formal. Polhuk AdadiKompas
Nilai kekayaan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sepekan terakhir menjadi sorotan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis , menyebutkan, di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tingkat penghasilan aparatur sipil negara jauh di atas rata-rata.
Warganet tak sekadar menyoroti gaya hidup mewah para aparat dan keluarganya. Mereka juga berupaya mencari konfirmasi atau membandingkan informasi ketika ada sangkalan dari aparat terkait. Bahkan, warganet juga memperhatikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan membuatnya viral. Kementerian Sekretariat Negara juga menonaktifkan Esha Rahmansah Abrar dari jabatannya sembari menyelidiki sumber harta kekayaannya. Sementara itu, KPK memeriksa LHKPN serta berkoordinasi dengan Dewan Pengawas KPK untuk menelaah indikasi pelanggaran etik yang dilakukan Endar Priantoro.
Fina menjelaskan, hal itu merupakan praktik yang baik bagi demokrasi karena posisi warga sebagai anggota penuh dari sebuah masyarakat bisa diakui di jagat maya. Kendati demikian, keberadaan medsos sebagai saluran aspirasi publik tidak bisa menggantikan seluruh sistem pengaduan masyarakat karena belum semua orang menggunakannya. Apalagi, protes lewat medsos sejatinya merupakan pelengkap untuk mendorong pemerintah agar menindaklanjuti suatu kasus dengan lebih cepat.
Sejumlah institusi, seperti Kementerian Keuangan dan KPK, sebenarnya telah memiliki aturan dan kode etik yang mengatur soal gaya hidup aparatnya. Namun, aturan itu tidak dilaksanakan secara optimal karena penegakan hukum internal yang merupakan tanggung jawab aparat pengawasan internal pemerintah diduga tidak berjalan baik.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Babe Cabita dan Dodit Mulyanto Ramai-Ramai Sindir DJP, Kena Denda Pajak hingga Rp 80 JutaKomika Dodit Mulyanto dan Babe Cabita mengeluh sebagai wajib pajak dan mempertanyakan soal kebijakan pembayaran pajak dan denda pajak di Indonesia
続きを読む »
Awam Ramai-Ramai Kecam Timnas Israel, Begini Kata Guru Besar Universitas IndonesiaIndonesia resmi dinyatakan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 oleh FIFA pada 2019. Israel menjadi salah satu negara yang lolos untuk tampil
続きを読む »
Mengintip Cara Berbagai Kampus Dunia Rayakan Ramadan, Ramai-ramai Adakan BukberTak ketinggalan, berbagai perguruan tinggi kenamaan di dunia juga ikut melaksanakan tradisi Ramadan. Mereka juga menerapkan kebijakan khusus.
続きを読む »
Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian BekasPedagang thrift Pasar Senen itu menyebut BPS setiap tahun mencatat ada pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan legal dan bayar pajak.
続きを読む »
Kejanggalan Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus yang Jadi Pintu Masuk KPU Tambah Memori Banding...Putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menyisakan kejanggalan.
続きを読む »
KPK Sudah Periksa 195 Penyelenggara Negara terkait Klarifikasi LHKPNKPK juga bekerja sama dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga terkait apabila diduga terdapat kejanggalan perolehan harta kekayaan.
続きを読む »