Putusan Tunda Pemilu, Pengadilan Tinggi DKI Belum Terima Berkas Banding KPU

Putusan Tunda Pemilu, Pengadilan Tinggi DKI Belum Terima Berkas Banding KPU Sindonews BukanBeritaBiasa .

) resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima. Namun PT DKI belum menerima berkas banding KPU.

Seperti diketahui, PN Jakpus memenangkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pusat tertanggal 2 Maret 2023 itu, hakim memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024 hingga Juli 2025. "Hingga kini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum menerima berkas perkara tersebut dari PN Jakarta Pusat," ujar Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Binsar Pamopo Pakpahan kepada MPI, Selasa .

Sebagai informasi, banding KPU terdaftar dengan Nomor: 42/SRT.PDT.BDG/2023/PNJKT.PS."Kami sampaikan dokumen dan sudah kita terima akta permohonan banding sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut," kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa pada KPU RI Andi Krisna di PN Jakpus, Jumat lalu.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Komentari Putusan PN Jakpus, Ridwan Kamil: Harganya Mahal Tunda Pemilu'Saya kira pertama, di republik ini banyak elemen peradilan ada PTUN, MA, dan sebagainya, tentu apapun harus dihormati. Tapi menurut saya, harganya mahal'.
続きを読む »

Debat Panas, Pakar 'Kuliti' Prof Gayus yang Bela Putusan PN Jakpus Tunda PemiluEks Hakim Agung Gayus Lumbuun debat panas dengan pakar hukum tata negara Feri Amsari terkait putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024. Gayus membela putusan PN Jakpus
続きを読む »

Soal Putusan Penundaan Pemilu, KPU Resmi Naik BandingKomisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengajukan banding atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 2 Maret 2023.
続きを読む »

Putusan Etik DKPP Diyakini Bisa Menjawab Keraguan terhadap KPUHadar Nafis Gumay dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih berharap DKPP segera menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »

Airlangga Percayakan Langkah Banding KPU Terkait Putusan Penundaan PemiluKetua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyerahkan sepenuhnya ke KPU RI yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, soal penundaan pemilu
続きを読む »