MASYARAKAT Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas menilai pemilih kehilangan referensi dalam memilih pada Pemilu 2024
dengan dihapuskannya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye . Kebijakan itu dihapus oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rancangan peraturan KPU soal dana kampanye yang telah diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan dihapuskan LPSDK, lanjut Sita, publik tidak dapat memantau penerimaan dana kampanye yang diterima peserta Pemilu 2024 saat kampanye sedang berjalan. Dalam hal ini, publik hanya dapat mengetahui laporan awal dana kampanye dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
DPRD Minta KPU Surabaya Minimalkan Potensi Kehilangan Hak Suara pada Pemilu 2024 - Jawa Pos"Kami berharap KPU Surabaya bergandengan tangan dengan pemerintah kota setempat untuk meminimalkan kehilangan hak suara masyarakat".
続きを読む »
MK Tegaskan Belum Ada Putusan Sistem PemiluMahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan sistem pemilu yang akan diberlakukan pada pemilu 2024 nanti.
続きを読む »
PKS: Publik Banyak yang Mengkhawatirkan Cawe-cawe JokowiPernyataan Jokowi soal cawe-cawe dinilai tak tepat. Sebab, pernyataan itu memunculkan konteks yang beragam.mediaindonesia referensibangsa Cawecawe Sumber:
続きを読む »
PAN-Gerindra Kuatkan Komitmen Pilih Sistem Proporsional Terbuka untuk Pemilu 2024Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra menguatkan komitmen untuk tetap teguh memilih sistem pemilu proporsional terbuka.
続きを読む »
Polri Usul Tambahan Anggaran Rp49 T, Untuk Tukin hingga Pengamanan Pemilu 2024Polri mengusulkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp148 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk digunakan dalam berbagai kepentingan.
続きを読む »
Denny Indrayana: Ada Gerakan Serius untuk Tunda Pemilu 2024 |Republika OnlineDenny Indrayana mengungkap ada gerakan serius untuk menunda Pemilu 2024.
続きを読む »