Pemerintah perlu mempercepat antisipasi kondisi global terkait ekonomi dan geopolitik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.
Dia mengatakan, pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. "Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022 adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tanggapi Putusan MK, Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta KerjaPresiden Jokowi hari ini, Jumat, 30 Desember 2022, telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja terkait putusan MK pada 25 November 2021
続きを読む »
Terus Meroket, Utang Pemerintah Era Jokowi Tembus Rp 7.554,25 TriliunUtang pemerintah di era Presiden Jokowi terus mengalami kenaikan tajam.
続きを読む »
Tok!, Jokowi Tetapkan Cuti Bersama PNS 2023 Selama 8 Hari, Ini DaftarnyaCuti bersama PNS 2023 ditetapkan selama delapan hari oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden.
続きを読む »
Pemerintah Resmi Terbitkan Harga Acuan Pangan, Berikut Daftar LengkapnyaPeraturan mengamanatkan kepada seluruh pelaku usaha pangan agar konsisten melakukan pembelian dan penjualan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.
続きを読む »
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Ekspor, Berlaku 1 Januari 2023!Pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru terkait ekspor yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023.
続きを読む »