PPATK Ungkap 7 Modus Pelanggaran Dana Kampanye Capres Hingga Caleg |Republika Online

Capres-cawapres hanya boleh menerima dana sumbangan Rp 2,5 miliar - Rp 25 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan mengungkap tujuh modus pelanggaran aturan pengumpulan dana kampanye yang biasa dilakukan kontestan pemilu. Modus-modus ini melanggar Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye.

Sedangkan calon anggota DPD hanya boleh menerima dana sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 750 juta, dan maksimal Rp 1,5 miliar dari kelompok atau perusahaan. Semua dana kampanye yang diterima capres-cawapres, caleg, dan calon anggota DPD itu harus melalui Rekening Khusus Dana Kampanye . Keempat, modus pemanfaatan sarana rekening lainnya yang tidak terdaftar sebagai RKDK, tetapi digunakan untuk menampung dan menggunakan dana. “Mayoritas kondisi RKDK hanya untuk sarana penampungan dan kamuflase transaksi,” kata Maimirza.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

republikaonline /  🏆 16. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

PPATK Ungkap Tujuh Modus Pelanggaran Dana Kampanye Capres hingga Caleg |Republika OnlinePKPU memberi batasan maksimal pihak untuk menyumbang dana kampanye.
続きを読む »

Pembunuhan Berantai: Polisi Ungkap Modus, Motif, dan Peran TersangkaPolisi membongkar kasus pembunuhan berencana dengan modus memberi janji bisa membuat orang kaya.
続きを読む »

PPATK Waspadai Aliran Dana Pemilu dari Sumber Ilegal, Nilainya Triliunan RupiahMemasuki tahun politik, PPATK akan mengantisipasi dana pemilu yang berasal dari sumber tak sah, semisal pembalakan liar hingga aktivitas tambang ilegal.
続きを読む »

PPATK: Uang Kejahatan Lingkungan Rp 1Triliun Mengalir ke Anggota Parpol untuk Pemilu 2024  |Republika OnlinePerlu ada langkah agar uang aktivitas pemilu tak dibiayai sumber dana ilegal.
続きを読む »

PPATK Blokir Rekening Baru Terkait Kasus Lukas Enembe | merdeka.comPemblokiran rekening baru dilakukan PPATK atas permintaan KPK yang menyelidiki kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua tersebut.
続きを読む »

PPATK: Duit Rp1 Triliun Hasil Kejahatan Lingkungan untuk Modal PemiluPPATK menemukan sekitar Rp1 triliun transaksi terkait kasus green financial crime (GFC) yang diduga mengalir ke berbagai pihak, termasuk anggota partai politik (parpol).
続きを読む »