Plus Minus Sistem Pemilu, Proporsional Terbuka Memicu Politik Biaya Tinggi
"Konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem Pemilu apa yang harus diterapkan. Jadi pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan Dr. Oce Madril saat dihubungi, Rabu .
Meski demikian, dia mengingatkan ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu tersebut. Misalnya, sistem proporsional terbuka dengan mencoblos caleg menitikberatkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak. Hal ini menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi . Banyak riset telah dilakukan yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar. Di tingkat DPRD biayanya juga gila-gilaan hanya untuk berebut satu kursi.Oce Madril menambahkan, biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.
"Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang. Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi," lanjut Oce Madril yang juga merupakan pegiat antiPemilu yang berbiaya mahal berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di sebuah negara.
Persoalan turunan yang ditimbulkan oleh sistem pemilu berbiaya mahal ini telah dirasakan selama ini dan hingga saat ini, persoalannya semakin akut, korupsi politik, dan politik uang semakin merongrong institusi demokrasi. Sementara sistem proporsional tertutup menyisakan masalah demokratisasi di tingkat partai, khususnya berkaitan dengan rekrutmen politik.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Minus PDIP, 8 Fraksi Partai Politik di DPR Tolak Sistem Pemilu Coblos Partai | merdeka.comTanpa PDIP, 8 fraksi partai politik di DPR menyatakan menolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024 karena alasan demokrasi.
続きを読む »
Minus PDIP, 8 Fraksi DPR RI Tolak Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Tertutup - Pikiran-Rakyat.comKe delapan fraksi juga mengingatkan supaya KPU bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun.
続きを読む »
Ini Alasan Muhammadiyah Ingin Pemilu TertutupSistem pemilu proporsional terbuka memiliki banyak kekurangan sehingga mengusulkan diganti ke sistem proporsional tertutup.
続きを読む »
Polemik Sistem Pemilu, Ini Beda Proporsional Terbuka dan TertutupPerubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup kini tengah menjadi polemik.
続きを読む »
Nazar Soroti Wacana Pemilu 2024 Kembali ke Sistem Proporsional TertutupNazar El Mahfudzi menyoroti wacana Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup, begini.
続きを読む »
Mengenal Sistem Proporsional Tertutup yang Diusulkan Agar Dipakai di Pemilu 2024Ada kemungkinan Pemilu 2024 bisa memakai sistem proporsional tertutup. Lantas, apa itu sistem proporsional tertutup?
続きを読む »