PKB Mendesak Pemerintah dan Penegak Hukum Untuk Beri Hukuman Berat Kepada Pelaku Penculikan Malika

日本 ニュース ニュース

PKB Mendesak Pemerintah dan Penegak Hukum Untuk Beri Hukuman Berat Kepada Pelaku Penculikan Malika
日本 最新ニュース,日本 見出し
  • 📰 tvOneNews
  • ⏱ Reading Time:
  • 51 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 99%

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam keras semua bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, baik di lingkungan rumah, pendidikan, sosial, dan ranah publik

Hal ini digaungkan oleh Ketua Bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak DPP PKB,, saat melakukan konferensi pers terkait Perlindungan Anak dan Kasus Penculikan Anak.

"Kita tahu banyak sekali kasus-kasus kekerasan aku itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, juga kekerasan di sosial. Nah ini menjadi bahan pelajaran kepada negara untuk ambil bagian pada persoalan perlindungan yang jelas kepada anak, terlebih korban kekerasan," kata politikus yang akrab disapa Nini, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Rabu .Anastasya, bocah berusia 6 tahun ini diculik oleh seorang pria bernama Iwan Sumarno selama 26 hari.

Menurut Nini, pemerintah dan penegak hukum harus tegas dalam mengambil langkah untuk mengeksekusi pelaku penculikan, karena sudah menghancurkan psikologis korban Malika. "Oleh sebab itu kita mendesak pada penegak hukum untuk menjalankan undang-undang tentang perlindungan anak beserta peraturan undang-undang yang terkait secara tegas dan konsisten," jelasnya.

"Termasuk menghukum pelaku kejahatan terhadap anak dengan hukuman berat terlebih jika pelaku terbukti residivis," sambung dia.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tvOneNews /  🏆 1. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

BKH PGRI: Pemerintah Jangan Mempersulit Pengangkatan PPPK dari Guru Honorer & TendikBKH PGRI: Pemerintah Jangan Mempersulit Pengangkatan PPPK dari Guru Honorer & TendikBKH PGRI mendesak pemerintah jangan mempersulit pengangkatan PPPK dari guru honorer & tendik
続きを読む »

Simak! Menkes Ungkap Nasib PeduliLindungi Usai PPKM DicabutSimak! Menkes Ungkap Nasib PeduliLindungi Usai PPKM DicabutMenkes menjelaskan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan payung strategi untuk integrasi satu data pemerintah.
続きを読む »

Perppu Cipta Kerja Diteken Jokowi, Guspardi PAN: DPR Perlu Teliti dan Hati-hatiPerppu Cipta Kerja Diteken Jokowi, Guspardi PAN: DPR Perlu Teliti dan Hati-hatiGuspardi Gaus DPR memahami langkah pemerintah karena mungkin dianggap pemerintah ada kekosongan hukum.
続きを読む »

Heru Budi dan Pempus Kembali Bahas Tanggul Raksasa untuk Tanggulangi RobHeru Budi dan Pempus Kembali Bahas Tanggul Raksasa untuk Tanggulangi RobPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat kembali membahas pembangunan tanggul raksasa atau NCICD.
続きを読む »

Total Jatah Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023 Capai 24 HariTotal Jatah Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023 Capai 24 HariSingkatnya, pemerintah menetapkan 16 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk pegawai pemerintah.
続きを読む »

Praktik Suap Melilit Aparat Penegak HukumSetelah hakim agung, kini polisi berpangkat ajun komisaris besar menjadi tersangka penerimaan suap pengurusan perkara. Minimnya pengawasan diduga jadi celah korupsi di kalangan penegak hukum. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »



Render Time: 2025-04-07 05:26:35