TERBITNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) merupakan persoalan serius ketatanegaraan kita.
Perppu Ciptaker nyata-nyata tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Karenanya, secara teori ialah pelanggaran konstitusi sehingga masuk klasifikasi pengkhianatan terhadap negara yang dapat menjadi pintu masuk pemberhentian terhadap Presiden Joko Widodo.Semua ahli hukum konstitusi paham bahwa syarat konstitusional terbitnya perppu ialah adanya ‘kegentingan yang memaksa’ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat UUD 1945.
Putusan MK dan ancaman langsung itu sejalan dengan pandangan Profesor Jimly Asshidiqie yang menegaskan bahwa darurat bagi negara memiliki tiga unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu: adanya ancaman yang membahayakan ; kebutuhan yang mengharuskan , dan keterbatasan waktu yang mendesak.
Bukan hanya menabrak putusan MK dan UUD, penerbitan Perppu Ciptaker yang merupakan perubahan UU Ciptaker tentunya masih mengadopsi metode omnibus dan karenanya menabrak ketentuan Pasal 42A UU 13 Tahun 2022 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur ‘penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan’.
Saya sendiri berpendapat bahwa bukan berarti presiden tidak dapat menerbitkan perppu untuk melaksanakan putusan MK. Bila memang ada kegentingan yang serius dan nyata serta untuk kepentingan penyelamatan bangsa, perppu untuk menghormati putusan MK dapat saja dikeluarkan. Misalnya, Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 memberikan waktu tiga tahun bagi presiden dan DPR untuk membuat undang-undang tersendiri terkait pengadilan tindak pidana korupsi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Besok Buruh Demo Tolak Perppu Ciptaker, Polisi Minta Warga Jauhi Kawasan Istana | merdeka.com'Jumlah peserta aksi diperkirakan lebih dari 10 ribu orang,' kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
続きを読む »
Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker Jadi Pertimbangan DPRPemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk mengisi kekosongan hukum Undang-Undang Ciptaker.
続きを読む »
Polisi Kawal Demo Buruh Sabtu 14 Januari 2023, Tuntut Perppu CiptakerAksi demonstrasi membawa tuntutan penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja akan dilakukan besok, Sabtu 14 Januari 2023 di depan Istana Merdeka, Jakarta.
続きを読む »
Mahfud MD: KPU Bodoh Kalau Mau Diintervensi, di Undang-Undang Independen | merdeka.comDia menekankan pihaknya justru telah memberikan peringatan kepada KPU agar berlaku independen dan adil usai kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol mencuat ke publik.
続きを読む »
Disahkan Presiden Jokowi, RUU P2SK Jadi Undang-undangPresiden Jokowi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
続きを読む »
Tok! Jokowi Sahkan RUU PPSK jadi Undang-UndangUndang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) resmi menjadi UU Nomor 4/2023.
続きを読む »