Kalangan serikat pekerja menilai, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu tentang Cipta Kerja belum memberikan perubahan signifikan yang berpihak kepada pekerja. Ekonomi AdadiKompas
Aktivis dari gerakan #BersihkanIndonesia mengenakan masker dan pelindung wajah saat menggelar aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa .
JAKARTA, KOMPAS — Kalangan serikat pekerja menilai, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu tentang Cipta Kerja belum memberikan perubahan signifikan yang berpihak kepada mereka. Proses penyusunan perppu ini juga dianggap kurang konsisten dengan ketentuan yuridis yang sudah ada sebelumnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, saat konferensi pers di Jakarta, Minggu , memberikan beberapa contoh materi Perppu No 2/2022 yang dianggap belum memberikan perubahan signifikan yang berpihak kepada pekerja. Terkait upah minimum, misalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, formula perhitungan upah minimum menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Soal Perppu Cipta Kerja, Apindo: Aturan Libur Kerja Tetap 1 atau 2 Hari SepekanAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan pengusaha harus tetap memberikan pilihan waktu libur satu atau dua hari dalam satu pekan.
続きを読む »
Jokowi Terbitkan Perppu, PKS: Sejak Awal Kami Tolak UU Cipta KerjaPresiden Jokowi menerbitkan Perppu tentang Cipta Kerja. PKS menekankan bahwa sejak awak menolak UU Cipta Kerja.
続きを読む »
Demokrat Kritik Keras Penerbitan Perppu Cipta KerjaPresiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. Partai Demokrat mengkritik keputusan pemerintah itu.
続きを読む »
Jokowi Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja, YLBHI: Pembangkangan Terhadap Konstitusi!YLBHI mengecam cara Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Padahal, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
続きを読む »
Anggota Komisi IX DPR Tolak Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Padahal Tidak Ada yang MendesakAnggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari tolak Presiden Jokowi terbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020. Seakan dahului pembahasan DPR
続きを読む »
Baleg DPR Tak Masalah Perppu Cipta Kerja TerbitWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jawab putusan MK yang harus revisi dua tahun.
続きを読む »