Menaker Ida Fauziyah menjelaskan soal pembatasan pekerjaan yang dialihdayakan alias outsourcing dalam perppu cipta kerja
Dengan adanya pengaturan ini tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing. Nantinya jenis dan bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui peraturan pemerintah.
Kemnaker akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan itu merupakan turunan UU Cipta Kerja yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian perppu ini juga memuat penyempurnaan dan penyesuaian, serta penghitungan upah minimum. Upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Menurut Ida, Formula penghitungan upah minimum, termasuk indeks tertentu tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Namun pada perppu ini ditegaskan gubernur wajib menetapkan UMP, dan bisa menetapkan UMK jika nilainya lebih tinggi dari UMP. "Pada perppu ini ditegaskan gubernur wajib menetapkan UMP. Gubernur juga dapat menetapkan UMK apabila hasil perhitungan UMK lebih tinggi dari UMP," pungkasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Gelar Silaturahmi, Menaker Berharap Pemangku Kepentingan Ketenagakerjaan Kawal Perpu CiptakerMenaker Ida Fauziyah menggelar silaturahmi dengan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, ada sejumlah pesan disampaikan
続きを読む »
Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja untuk Sejahterakan Semua PihakMenaker membahas Perppu Cipta Kerja dengan sejumlah pihak.
続きを読む »
Inilah Substansi Ketenagakerjaan yang Disempurnakan dalam Perppu CiptakerPemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pada konteks ketenagakerjaan, Perppu ini bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu pada dasarnya penyempurnaan dari...
続きを読む »
Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja |Republika OnlineBuruh tidak bisa membayangkan akan ada perppu-perppu lain yang begitu mudah dibuat.
続きを読む »
Buruh Lobi Menaker Soal Perppu Cipta Kerja, Ini Hasilnya!Kalangan buruh memprotes isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
続きを読む »
Buruh Temui Menaker Bahas Masalah Perppu Cipta Kerja, Ini HasilnyaBuruh melakukan pertemuan tertutup membahas Perppu Cipta Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan.
続きを読む »