Kemenko Perekonomian meluruskan informasi terkait pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023.
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Jumat . Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluruskan informasi terkait pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. Peraturan itu hanya akan direvisi kembali.
Suswijoni mengatakan, ketentuan terkait barang kiriman PMI itu nantinya hanya akan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bea Cukai . Ketentuan pembatasan jenis dan jumlah barang tidak diberlakukan, namun ada pembatasan nilai barang yang mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN, PPnBm dan PPh Pasal 22 Impor.
"Pemenuhan ketentuan larangan pembatasan diberlakukan dengan mengacu ketentuan Barang Dilarang Impor dan K3L," ujar Susiwijono.
Pekerja Migran Indonesia Kemenko Perekonomian Kemendag Airlangga Hartarto
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Parah! Sehari 3 Juta Lembar Baju Impor Hajar RI, Bikin Boncos SeginiAsosiasi perusahaan tekstil dan produk tekstil mendukung diterbitkannya Permendag No 36/2023.
続きを読む »
Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Milik Pribadi Penumpang Mau DirevisiPemerintah akan merevisi aturan impor yang ditetapkan dalam Permendag No 36/2023.
続きを読む »
Aturan Permendag 31 Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan E-commercePermendag 31 yang pengaturannya lebih baik dibandingkan dengan aturan sebelumnya yakni Permendag 50 tahun 2020.
続きを読む »
Pemerintah Batal Cabut IUP 585 Tambang, Ada Apa?Pemerintah membeberkan ada 585 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak jadi dicabut izinnya.
続きを読む »
Kukuhkan Pengurus Kwarnas, Presiden Minta Perkuat PramukaPeraturan Menteri yang menyebut pramuka tak bersifat wajib diminta dicabut atau dihapuskan.
続きを読む »
Bahlil Ungkap Tak Bisa Cuma Dirinya Aktifkan IUP yang Dicabut, Ada Tim SatgasMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal kewenangannya mencabut dan memulihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
続きを読む »