Mencuatkan kasus beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menampilkan gaya hidup mewah menjadi alasan perlu diperbaikinya sistem pengawasan internal termasuk pelaporan LHKPN.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu mengevaluasi sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan . Hal ini diungkap oleh Pegiat Anti Korupsi yang juga putri sulung Gus Dur yaitu Alissa Wahid.
Apalagi dalam beberapa kasus pejabat tersebut memiliki harta kekayaan yang dianggap tidak wajar jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan yang diberikan negara. “LHKPN kalau sudah diisi, terus apakah dari situ bisa langsung ketahuan punya harta yang tidak jelas asal-usulnya ketika terjadi peningkatan kekayaan yang tidak jelas. Itu gimana cara mengatasinya,” tutur Alissa.
Pada hari ini, Jumat, 3 Mei 2019 pukul 11.00 waktu Singapura, Ibu Sinta Nuriyah, Bapak Mahfud MD, Ibu Alissa Wahid dan Bapak Dahlan Iskan bersama para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan menjenguk Ibu Ani Yudhoyono di National Univers... Hanya saja, menurut Alissa, mengubah regulasi saja tidak cukup untuk memperbaiki keadaan. Apalagi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada instansi pemerintah.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Klarifikasi LHKPN Rafael Alun Jadi Model Baru Penyelidikan Kasus KorupsiKlarifikasi harta kekayaan mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi model baru penyelidikan kasus korupsi....
続きを読む »
Fadli Zon Kembali Terpilih Jadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti-KorupsiKetua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI Fadli Zon kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua organisasi parlemen SEAPAC (South East Asia Parliamentary...
続きを読む »
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Anti Korupsi Tuntut Tahan Johannes RettobPuluhan Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Anti Korupsi kembali Seruduk Kantor Kejaksaan Tinggi Papua di jayapura, kamis (2/3/2023), sebelumnya tertanggal 23 Februari 2023 melakukan aksinya di Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.
続きを読む »
KPK Gemas Pejabat Bohong soal LHKPN Tak Ada Sanksi, Rafael Alun Tak Bisa Dijerat?KPK bakal memberikan sanksi tegas selain administratif bagi pejabat pelanggar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
続きを読む »
Harga Kendaraan Gibran di LHKPN Lebih Murah dari Pasaran, Scoopy Rp6 Juta, Avanza Rp60 JutaHarga kendaraan Gibran Rakabuming Raka di LHKPN KPK disebut lebih murah dari harga pasaran.
続きを読む »