Pengamat politik UGM Mada Sukmajati berkomentar terkait wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif (Pileg) 2024.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Mada Sukmajati berkomentar terkait wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2024. Ia menilai, sistem proporsional tertutup memiliki lebih banyak kelebihan dan lebih cocok diterapkan untuk penyelenggaraan pileg secara serentak.
Sebagai informasi, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak langsung memilih calon anggota legislatif, melainkan partai politik peserta pemilu. Surat suara sistem pemilu proporsional tertutup hanya memuat logo partai politik tanpa rincian nama caleg. Caleg ditentukan partai. Oleh partai, nama-nama caleg disusun berdasarkan nomor urut. Nantinya, calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut.
Kendati demikian, Mada berpendapat, pelaksanaan pileg dengan sistem proporsional tertutup perlu diawali dengan pemilu pendahuluan atau proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, perlu dilakukan edukasi agar para pemilih mengenal nama-nama yang dicalonkan oleh sebuah partai.“Jadi proses pencalonan dari internal masing-masing partai yang kita dorong dengan tiga prinsip tadi, meskipun itu dilaksanakan secara tertutup.
Untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terpenuhi, ada berbagai mekanisme yang bisa diterapkan, misalnya melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mewajibkan setiap partai membuat berita acara terkait proses pencalonan. Selain itu, pemilih juga bisa berperan, misalnya dengan membuat forum di luar partai politik.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pengamat Politik soal Hubungan PDI-P & Nasdem: Koalisi Tawuran, Huru-hara Politik, Perang TerbukaYa, pasca munculnya sinyal reshuffle dari Presiden Jokowi, hubungan PDI-P dan Partai Nasdem memanas.
続きを読む »
Pakar UGM: WFH Banyak Efisien Waktu dan Bahan BakarPengamat Tata Rancang Kota sekaligus Ketua Pusat Studi Transportasi (Pustral) UGM, Ikaputra menanggapi persoalan petisi WFH.
続きを読む »
Pengamat transportasi UGM sebut 'WFH' bukan solusi atasi kemacetanMenurut pengamat transportasi, penerapan kembali WFH bukan solusi mengatasi kemacetan DKI Jakarta. Penyelesaiannya dengan sistem transportasi yang baik dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.
続きを読む »
Pengamat Transportasi Sebut WFH Bukan Solusi Atasi Kemacetan Jakarta, Ini AlasannyaPengamat transportasi UGM mengatakan, kembalinya penerapan 'work from home' (WFH) di Jakarta, bukanlah solusi mengatasi kemacetan.
続きを読む »
Lebih dari 19 Ribu Orang Tandatangani Petisi Kembalikan WFH, Ini Tanggapan Pengamat Transportasi UGMDua pengamat transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) menanggapi petisi tentang permintaan sebagian penduduk untuk work from home (WFH) atau kerja dari rumah.
続きを読む »
Lebih dari 19 Orang Tandatangani Petisi Kembalikan WFH, Begini Tanggapan Pengamat Transportasi UGMDua pengamat transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) menanggapi petisi tentang permintaan sebagian penduduk untuk work from home (WFH) atau kerja dari rumah.
続きを読む »