Aspek Indonesia meminta Pemprov DKI tidak memberlakukan ERP di Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memberlakukan kebijakan jalan berbayar di 25 ruas jalan di Jakarta. Di saat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik, kebijakan jalan berbayar hanya akan semakin membebani masyarakat.
Dia menjelaskan, aturan ERP seperti pengguna jalan 'dipalak' oleh Pemprov DKI. Menurut Mirah, kemacetan di Ibu Kota tidak akan bisa dihindarkan karena ruas jalan memang terbatas dan jumlah kendaraan yang melintas juga banyak. Dia menyoroti isi Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik , yang mengecualikan angkutan umum berpelat kuning.
Di saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak, kata Mirah, sangat mungkin bisa terjadi pemutusan hubungan kerja massal."Pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Atasi Dampak Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Bangun Sheet Pile Sepanjang 1.400 MeterPemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sheet pile atau tanggul di Kali Pesanggarahan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, guna mengurangi dampak musim hujan
続きを読む »
Pemprov DKI Jakarta Segera Proses Pengunduran Geiz Chalifa dari Komisaris Ancol | merdeka.comPengunduran diri Geiz nantinya akan diproses melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
続きを読む »
Pemprov DKI Jakarta Tambah BUMD Pelaksana Penataan Jaringan UtilitasDinas Bina Marga DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk menambah BUMD pelaksana penataan SJUT di DKI Jakarta. Evaluasi terakhir, dua BUMD yang ditugasi menata belum maksimal menurunkan dan merapikan kabel udara. Metropolitan AdadiKompas
続きを読む »
Kurangi Banjir Di Jakbar, Heru Bidik Normalisasi Kali PesanggrahanPEMPROV DKI Jakarta bakal menormalisasi Kali Pesanggrahan.
続きを読む »
Ada Perayaan Imlek, CFD di Jakarta Ditiadakan Sementara |Republika OnlinePemprov DKI Jakarta meniadakan sementara acara car free day/CFD saat perayaan Imlek.
続きを読む »
Pemprov DKI Sudah Dapat Restu Kemenhub buat Jalan Berbayar?Kementerian Perhubungan menyatakan Pemprov DKI Jakarta sudah sempat berkomunikasi soal kebijakan jalan berbayar. Namun, apakah sudah direstui?
続きを読む »