Penanganan pidana dalam pemalsuan putusan uji materi Undang-Undang MK menunggu putusan MKMK. Jika nanti MKMK menyimpulkan telah terjadi pemalsuan putusan, kesimpulan itu bisa digunakan oleh kepolisian untuk membuktikan adanya tindak pidana. KoranTempo
.
tempo : 167932332328– Sejumlah ahli hukum tata negara menilai proses pidana dalam dugaan pemalsuan putusan uji materi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 103/PUU-XX/2022, sebaiknya memang menunggu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan MK . Karena itu, wajar jika Presiden belum memberikan izin kepada penyidik kepolisian untuk memeriksa para hakim konstitusi.Kami mengemas berita, dengan cerita.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Karyawan Transmart Tuntut Upah Lembur, Begini Cara Menghitungnya Menurut Undang-UndangTransmart yang mempekerjakan pekerja atau buruhnya wajib membayar upah lembur sebagaimana telah diatur dalam PP 35/2021.
続きを読む »
Megawati Hadiri HUT Undang-Undang Desa, Bukan sebagai Ketua Umum Partai PolitikMegawati Soekarnoputri menghadiri acara peringatan HUT ke-9 Undang-Undang Desa, namun kehadirannya bukan sebagai ketua umum partai politik.
続きを読む »
Pakar Hukum Desa MKMK tidak Lindungi Hakim Pelanggar Etik |Republika OnlineKata Palguna, Anwar Usman selaku par Presiden Jokowi tak bisa mempengaruhi MKMK.
続きを読む »
Besok, MKMK Bacakan Putusan Perkara 'Sulap Putusan'MKMK akan menggelar sidang pleno pengucapan putusan terkait perkara 'sulap putusan' Senin besok.
続きを読む »
Besok MKMK bacakan putusan terkait pencopotan AswantoMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (20/3), besok bakal membacakan putusan terkait dengan pencopotan atau pemberhentian mantan Hakim ...
続きを読む »
Senin Siang, MKMK akan Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Pengubahan Bunyi PutusanMKMK pada Senin (20/3) siang dijadwalkan akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik pengubahan bunyi putusan yang berimbas pada pemberhentian mantan Hakim Konstitusi Aswanto
続きを読む »