Achmad Surambo: Pengampunan lahan sawit di kawasan hutan justru akan menimbulkan masalah baru.
TEMPO.CO, Jakarta - Lahan sawit ilegal itu terungkap dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pekan lalu. Sebelumnya, pemerintah menyatakan penyelesaian masalah ini harus berlandaskan Pasal 110A dan 110B Undang-undang Cipta Kerja. Dengan beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.
000 hektare hutan di Register 40 Padang Lawas Sumatera Utara dan disita oleh negara. Hal lain dalam kasus minyak goreng, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga grup besar sawit, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng. 'Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum masih sangat relevan untuk dilakukan dalam menangani kasus serupa di Indonesia,” ujar Achmad.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Solar Sawit, Solusi Industri Sawit Dukung Net Zero EmissionSpecialDialogue Solar Sawit, Solusi Industri Sawit Dukung Net Zero Emission
続きを読む »
Eropa Jegal Sawit RI, Petani Sawit Beri Respons Tak TerdugaKetum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, Indonesia harus melawan dengan cara elegan, termasuk tidak campur dalam UEDR.
続きを読む »
Nah Lho! Pengusaha Sawit Curhat Ekspor Turun, Singgung Kebijakan IniKetua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan jumlah ekspor sawit Indonesia turun.
続きを読む »
Tumpang Tindih Kebijakan, Pemilik Lahan Ogah Tanam SawitSpecialDialogue Ahli Hukum Sawit dan Perhutanan Sadino: 'Regulasi pusat dan daerah bahkan tidak ada kesatuan dari sisi perkebunan sawit, dan ada ketidakpastian dunia sehingga pelaku usaha menjadi kebingungan,'
続きを読む »
Luhut Singgung Kongkalikong Pejabat Terkait Izin 3,3 Juta Ha Lahan Sawit, Begini Respons GapkiPengusaha kelapa sawit merespons soal dugaan keterlibatan pejabat negara dalam kepemilikan 3,3 juta hektare (ha) lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Sindonews news .
続きを読む »
Gara-gara Hutan Rakyat Dicaplok, Luhut Wajibkan Pengusaha Sawit Lapor Izin Usaha Mulai 3 Juli 2023Pengusaha sawit diperintahkan melapor secara mandiri melalui website SIPERIBUN dimulai 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.
続きを読む »