Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai percepat penanganan kasus stunting agar tidak mengalami kenaikan. Hal ini dituangkan dalam rembuk stunting yang disel
Dalam rapat rembuk stunting yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Jumat , telah disepakati sejumlah hal yakni pembentukan satgas yang akan bekerja sesuai tugasnya, dengan menghasilkan kerja konkrit berupa kegiatan di setiap Kabupaten Kota.
Pemerintah juga telah menganggarkan Rp 112 miliar untuk penanganan kasus stunting di Papua Barat Daya. Hal ini sebagai upaya penurunan angka kasus stunting yang masih di atas 30 persen. Berdasarkan data yang disampaikan bapperida Papua Barat Daya jumlah kasus stunting Di Papua Barat Daya mencapai 1.400 kasus. Dari data tersebut juga sudah terjadi penurunan kasus dari beberapa Kabupaten Kota.
Tidak hanya melakukan rembuk stunting, melainkan dilaksanakan pula deklarasi penandatanganan bersama sejumlah instansi terkait dan pemerintah daerah untuk bekerja bersama dalam mencegah dan menurunkan kasus stunting. Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pemprov Papua Barat Daya Ajak Kolaborasi Tujuh Provinsi di Papua MalukuSebanyak delapan provinsi di wilayah Papua Maluku melaksanakan rapat rekonsiliasi pembahasan pajak kendaraan bermotor, bersama Pertamina Patra Niaga di Kota Sor
続きを読む »
Budi daya padi hibrida genjot revitalisasi desa di China barat dayaSaat musim gugur tiba, sawah-sawah berubah menjadi berwarna keemasan. Chen Liangdong secara khusus mengundang tim panen profesional dari Provinsi Henan untuk ...
続きを読む »
Pemprov Kalsel dan APINDO bantu pelaku UMKM tingkatkan daya saingANTARA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar ...
続きを読む »
Pemprov DKI Tutup Sementara Industri Penghasil Polusi, Pengamat dan Warga Apresiasi Sanksi Tegas Pemprov DKIMenurut catatan Walhi Jakarta, pada 2021, setidaknya ada 474 penerima izin usaha yang tidak taat.
続きを読む »
Kampung Salak Sorong Jadi Percontohan Penggunaan Bright GasPertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mulai melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat terkait penggunaan LPH Bright Gas. Untuk Papua Barat Daya dilak
続きを読む »
Oknum Kepala Kampung di Manokwari Masuk DPO Pemalangan Jalan Trans Papua BaratPolresta Manokwari menetapkan 5 pelaku masuk daftar pencarian orang, akibat kerusuhan antara Polisi dengan warga saat dilakukan buka paksa pemalangan Jalan Tran
続きを読む »