Pemprov DKI Vs Komisi E DPRD Debat Panas gegara Anggaran Alkes Didrop

Pembahasan hasil evaluasi Kemendagri terkait APBD 2023 diwarnai debat panas antara Komisi E DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

diwarnai debat panas antara Komisi E DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Perdebatan terjadi lantaran anggaran pengadaan alat kesehatan untuk 15 RSUD senilai Rp 220,8 miliar didrop dari APBD 2023 tanpa sepengetahuan Komisi E.

Awalnya, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari F-Golkar Basri Baco mempertanyakan mengapa anggaran Rp 220,8 miliar didrop dariADVERTISEMENT"Kita kaget sebenarnya. Kita kaget dan curiga. curiganya apa? Evaluasi Kemendagri tidak mendrop Rp 220 . Total hasil evaluasi Kemendagri turun ke provinsi angkanya masih ada yang Rp 220 ," kata Basri di ruang rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis .

Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi lantas menjelaskan alasan dicoretnya anggaran alkes tersebut. Michael menjelaskan pencoretan anggaran itu diputuskan dalam Rapat Pimpinan Gabungan Banggar bersama TAPD pada Rabu lalu.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

detikcom /  🏆 29. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Wakil Ketua DPRD Jakarta Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Terapkan ERPPemprov DKI Jakarta dminta memperbaiki fasilitas transportasi umum lebih dulu sebelum menerapkan ERP.
続きを読む »

DPRD Pertanyakan Anggaran Renovasi GOR Rp 600 Miliar, Pemprov DKI: Untuk Pemilu 2024DPRD menilai, Pemprov DKI lebih mementingkan Pemilu 2024 ketimbang masalah kesehatan. Sebab, di saat bersamaan, anggaran Dinkes dipangkas 220 Miliar.
続きを読む »

Rencana Jalan Berbayar Jangan Sampai Jadi Masalah BaruRencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP) mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wici...
続きを読む »

Oleh: H. Sumanto, S.H. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah
続きを読む »

Komisi III DPRD Medan Harapkan Pengembangan Perdagangan & Perindustrian Layaknya UMKMDinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian kini telah dilebur menjadi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Dengan peleburan tiga dinas ini menjadi satu, diharapkan mampu mengembangkan perdagangan dan perindustrian layaknya Usaha Mikro Kecil dan Menenga
続きを読む »