Juga terdapat keringanan sebesar 5 persen untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024, periode 1 September hingga 30 November 2024.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 2024 memberikan kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak, sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Lusiana Herawati, pada pergub tersebut diatur soal keringanan pokok pembayaran sebesar 10 persen kepada wajib pajak di Jakarta ketika melakukan pembayaran PBB-P2 pada Juni-Agustus 2024. Kemudian, juga terdapat keringanan sebesar 5 persen untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024, periode 1 September hingga 30 November 2024.'Pemberian pembebasan sanksi administratif diberikan dengan persentase sebesar 100 persen,' kata dia.
'Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan akan diberikan kepada NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024,' ujar Lusiana.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
続きを読む »
Cara Pengajuan Akun PPDB Madrasah DKI 2024Begini cara membuat akun PPDB Madrasah DKI 2024 mulai 13-26 Mei 2024.
続きを読む »
Gelar DKJ 2024, Pemprov DKI Beri Apresiasi Program CSR TerbaikPemprov DKI akan menyelenggarakan Derap Kerja Sama Jakarta 2024 sebagai wujud apresiasi terhadap berbagai perusahaan yang beroperasional di kawasan Jakarta.
続きを読む »
Pemprov DKI Gelar Padmamitra Award pada September 2024Pendaftaran Padmamitra Award DKI Jakarta 2024 sebagai wujud apresiasi terhadap program CSR dari badan usaha dibuka mulai 31 Mei sampai 30 Juni mendatang.
続きを読む »
Pemprov DKI Jaring Ribuan PPKS Periode Januari-April 2024PPKS yang terjangkau dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBI BD) 1 atau 2 terlebih dahulu.
続きを読む »
Pemprov DKI Buka Posko Layani PPDB 2024 untuk Cegah Jual Beli KursiPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan memastikan jual beli kursi melalui orang dalam tidak terjadi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).
続きを読む »