Pemprov DKI Jakarta akan menambah lokasi parkir yang menerapkan tarif disinsentif atau tarif tertinggi kendaraan yang tidak lulus atau belum melakukan uji emisi.
Sebagai informasi, Sepuluh lokasi parkir milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan tarif tertinggi bagi kendaraan yang tidak lulus atau belum melakukan uji emisi.
Demikian dikemukakan Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati. "Setiap kendaraan yang sudah, belum ataupun tidak lulus uji emisi akan terdeteksi di sepuluh lokasi parkir milik Pemprov DKI," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 7 September 2023.2. Kawasan Parkir Blok M Square5. Park and Ride Kalideres9. Park and Ride Terminal Kampung RambutanAdapun tarif parkir bagi kendaraan roda empat yaitu Rp7.500 per jam. Sementara pada lokasi"Park and Ride" dikenakan tarif parkir Rp7.500 sekali parkir atau tarif flat.
Penentuan besaran tarif disinsentif itu, menurut Ani, diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir. Dengan tarif parkir tertinggi, Ani mengatakan, diharapkan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pemprov DKI Jakarta Pangkas Subsidi Transjakarta Rp336 Miliar, Tarif Bus Bakal Naik?PT Transjakarta mengungkapkan, selama ini harga tiket per pelanggan dalam satu perjalanan seharusnya adalah Rp15.000. Namun Pemprov DKI Jakarta mensubsidi sebesar Rp13.000 untuk satu perjalanan per pelanggan.
続きを読む »
Pemprov DKI Bakal Uji Coba Penyemprotan Udara Pakai Air Larutan Sampah Buah"Mudah-mudahan nanti sama seperti penggunaan water mist, itu kita uji coba dulu di gedung Pertamina kita ukur dengan alat pengukur," ujar Asep.
続きを読む »
Pemprov DKI Bakal Jadikan Alat Water Mist Sebagai Standar Keamanan Wajib Gedung TinggiAlat itu bisa terus dipakai pada musim kemarau selanjutnya ketika polusi udara Jakarta sedang tinggi.
続きを読む »
Pemprov DKI Sahkan Kebijakan Plafon APBD 2024 Rp81,5 triliunKebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun angggaran 2024 DKI Jakarta disepakati sebesar Rp81.580.775.411.048.
続きを読む »
Resmi Hentikan Proyek ITF, Pemprov DKI Tarik PMD dari JakproPEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta resmi menghentikan proyek Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Antara atau 'Intermediate Treatment Facility' (ITF).
続きを読む »