Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan transaksi jual beli pakaian bekas hasil impor karena memiliki dampak ...
Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan transaksi jual beli pakaian bekas hasil impor karena memiliki dampak baik secara ekonomis maupun kesehatan.. Kami menunggu pemerintah pusat menetapkan sanksi tegas atas larangan dimaksud, kami akan ikuti," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Sabtu.
"Ketika produk pakaian bekas impor ini sudah membanjiri pasar, tentu dengan harga yang sangat terjangkau, lalu bagaimana nasib perajin lokal, pembatik lokal, industri rumahan, identitas budaya kita melaluibarang impor merugikan industri tekstil hingga berdampak pada penurunan potensi pendapatan asli daerah apabila tidak segera diantisipasi.di Kabupaten Bekasi semakin menjadi tren akhir-akhir ini, bahkan sudah menjangkau ke pangsa pasar tradisional," katanya.
"Mungkin kalau itu virus flu bisa langsung hilang oleh sinar matahari maupun detergen tapi kalau semisal virus berbahaya, apa sudah dijamin hilang, karena menurut informasi ada pula virus yang tidak mati bahkan setelah direndam air panas," ucapnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Siap Diperbaiki Pemkab Bekasi, Tiap Unit Maksimal Rp 40 JutaPemkab Bekasi siap memperbaiki rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Tiap rumah yang rusak bakal dapat bantuan maksimal Rp 40 juta.
続きを読む »
Selama Ramadan 2023 Jam Kerja ASN Pemkab Bekasi Jadi Lebih SingkatSelama ramadan 2023, ASN di Kabupaten Bekasi pulang kerja pukul 14.00 WIB bagi yang menerapkan enam hari kerja, dan pukul 14.30 WIB bagi yang lima hari kerja.
続きを読む »
Sail Teluk Cenderawasih 2023 Jadi Ajang Perkenalan Warisan Budaya dan Adat PapuaSail Teluk Cendrawasih (STC) 2023 akan dilangsungkan di empat kabupaten, yakni Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Sarmi.
続きを読む »
Penagihan Piutang Wajib Pajak KLU Libatkan KejariPemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 175 miliar tahun ini.
続きを読む »
Pemda KLU Minta Bulog Lakukan Operasi PasarPemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengajukan permohonan Operasi Pasar (OP) kepada Bulog Divre NTB
続きを読む »
Masih Berlantai Tanah, Pedagang Enggan Menempati Los Pasar Buah PelaihariSejak rampung dibangun pada akhir tahun 2022 lalu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala), los pasar buah yang berada di Jalan Datu Daim II Pelaihari hingga kini tak kunjung ditempati pedagang.
続きを読む »