Pemindahan Pengawasan dari Bappebti ke OJK Diharap Tak Lemahkan Industri Kripto

Banyak investor mengambil strategi selama kondisi bear market seperti saat ini dengan memilih koin berfundamental bagus yang punya fitur staking.

DI tahun 2022, pasar kripto mengalami perbedaan kondisi yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, 2021. Lihat saja, tahun 2021 dipenuhi dengan kejutan karena kripto sempat mengalami hype dengan naiknya popularitas NFT dan Metaverse hingga akhirnya Bitcoin menciptakan harga tertinggi baru.

Selain itu, ketegangan tiongkok dan Taiwan yang masih berlanjut, konflik politik di Kazakhstan yang berujung pada kerusuhan yang berakibat pembatasan listrik dan internet, serta keadaan situasi politik Rusia - Ukraina yang semakin memanas.

“Tidak sampainya efek negatif masuk ke Indonesia karena sudah terbentuknya regulasi yang jelas melalui BAPPEBTI sehingga secara periodik pedagang wajib melaporkan keuangannya sebagai pengawasan terhadap pedagang komoditas supaya terpantau secara ekuitas, dana dan asetnya,” ungkap Jordan. Meski demikian seperti yang disampaikan Chief Marketing Officer Triv Jordan Simanjuntak bisnis Triv tetap sehat dan tidak terdampak badai PHK yang saat ini sedang terjadi di banyak perusahaan.

Hal ini membuktikan bahwa eksistensi Bitcoin tidak bisa dianggap remeh, artinya kemampuan Bitcoin untuk bertahan di masa-masa yang sulit selalu diakhiri dengan kabar baik.Pada penghujung akhir tahun, di bulan November 2022 pemerintah pun secara resmi memindahkan wewenang untuk pengawasan kripto di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia , dan ke depan kripto akan diatur sebagai aset komoditas digital bagian dari inovasi teknologi sektor keuangan .

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Masih Masa Pengalihan, Kewenangan Pengawasan Kripto Masih Ada di Bappebti | merdeka.comPelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko mengatakan, pengesahan RUU tersebut memiliki masa transisi sekitar 2 tahun. Dan selama rentang itu, pemerintah akan membuat Peraturan Pemerintah sekitar 6 bulan.
続きを読む »

OJK Tunggu Pengundangan UU P2SK Perkuat Pengawasan |em|Market Conduct|/em| |Republika OnlinePengawasan market conduct sebenarnya sudah ada dalam POJK tersendiri.
続きを読む »

Bursa Kripto Belum Terbentuk di 2022, Bappebti: Kami Kesulitan Mencari 'Benchmarking'-nyaBappebti dalam berbagai kesempatan berjanji untuk meluncurkan bursa kripto, beserta ekositem terkait aset kripto pada tahun lalu.
続きを読む »

Akui Belum Berhasil Bangun Bursa Kripto, Bappebti Target 2023 Tuntas |Republika OnlineTahun lalu Bappebti telah membangun tata kelola sistem pengaturan aset kripto.
続きを読む »