Pemilu Proporsional Terbuka Berpotensi Politik Uang, Ketua Bawaslu: Kami Siap Menindak

Ahmad Bagja menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur soal larangan politik uang pada masa kampanye.

Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja menanggapi pernyataan Mahkamah Konstitusi yang menyebut sistem pemilu proporsional terbuka memiliki potensi politik uang yang lebih besar.

Jika kegiatan politik uang itu dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, lanjut Bagja, Bawaslu bisa menetapkan kegiatan tersebut sebagai pelanggaran administrasi. "UU Nomor 7 tahun 2017 disiapkan untuk masa kampanye yang panjang, bukan masa kampanye yang 75 hari. Oleh sebab itu, karena tidak boleh menyalahka UU juga tapi tetap larangan kampanye itu akan berlaku pada saat 28 November 2023 sampe dengan nanti perhitungan suara," sambung dia.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup, Pemilu 2024 Tetap Coblos Caleg!MK menolak permohonan uji materi terhadap Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
続きを読む »

Rusia Segera Sahkan Undang-Undang yang Larang Warganya Ganti KelaminRusia melanjutkan langkahnya, ketika majelis rendah parlemen, Duma Negara, memilih untuk melarang warganya ganti kelamin di negara tersebut, baik secara dokumen & medis.
続きを読む »

Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa Dinilai Tak Pengaruhi Ekspor Kopi SumutAEKI Sumut meyakini Undang-Undang Anti-Deforestasi yang mulai berlaku di Uni Eropa tidak memengaruhi ekspor kopi Sumatera Utara
続きを読む »

OJK Tuntaskan 101 Perkara Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Apa Saja?OJK memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
続きを読む »

Article headlineGELORA.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus gugatan sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ...
続きを読む »

MK: Perubahan Sistem Pemilu Harus Lebih Awal dari Tahapan PemiluMK meminta para pembuat undang-undang jika melakukan perubahan sistem pemilu ke depannya, harus dilakukan lebih awal dari tahapan penyelenggaraan pemilu.
続きを読む »