Pemerintah mencatat 70 persen kasus bully sebetulnya pelaku sudah bisa terdeteksi dini, hanya saja solusinya kerap tak tepat dan tak diikuti pembinaan memadai
Hanya saja solusinya kerap tidak tepat, karena hanya memindahkan anak itu dari sekolah satu ke sekolah yang lain, tanpa diikuti dengan pembinaan yang memadai.
Dia menilai kasus perundungan tidak cukup diserahkan kepada otoritas lembaga pendidikan dan keluarga. Dia juga menyampaikan masalah perundungan ini bukan merupakan tanggung jawab satu kementerian teknis saja melainkan lintas kementerian.Menko PMK Muhadjir: Siswa Pelaku Bully Sering Pindah Sekolah "Ya kita tidak bicara sanksi, karena kalau sanksi itu pendekatan kurang. Tapi, bahwa mereka punya tanggung jawab itu iya. Kenapa? Karena kan masuk kurikulum itu adalah semua proses pengalaman belajar yang didapat oleh anak, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah," ujar pria yang menjadi Mendikbud pada kabinet pemerintahan periode 2014-2019 itu.
Ia mencontohkan kasus bully di SMP di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah Muhadjir mengatakan pelaku sudah tiga kali pindah sekolah karena kasus serupa.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
DPRD DKI Minta Heru Budi Lobi Pemerintah agar Integrasi Tarif Transportasi Berlaku Juga untuk KRLSejauh ini, kebijakan bayar Rp 10 ribu untuk naik lintas moda baru diterapkan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
続きを読む »
Selain Insentif 5G, Operator Seluler Juga Minta Keringanan Ini ke PemerintahRespons baik dari pemerintah ditanggapi positif industri telekomunikasi. Tapi, mereka ingin keringanan lainnya.
続きを読む »
Kaesang Wanti-wanti Warga Tak Minta Uang ke Caleg: Nanti Minta Balik Modal Waktu jadi PejabatKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berkunjung ke Persatuan Gereja Indonesia (PGI).
続きを読む »
Kronologi Ghea Indrawari Disebut Sebagai Seorang Mualaf, Minta Akun Penyebar Hoax Minta MaafGhea Indrawari tegaskan sejak lahir sudah Islam.
続きを読む »
Pemerintah Pilih Robot, Seleksi PPPK Bakal Lebih KetatPemerintah tengah mengkaji peraturan tambahan terkait pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
続きを読む »
Pemda Disebut Masih Jarang Pakai Kartu Kredit Pemerintah, Ada Apa?Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah oleh pemerintah daerah masih rendah.
続きを読む »