Sampai saat ini juga tidak ada cuti bersama Iduladha yang diterapkan pemerintah pada hari Jumat 30 Juni yang menjadi 'hari kejepit' antara tanggal merah di hari
- Pengurus Pusat Muhammadiyah mengusulkan agar libur Hari Raya Iduladha ditambah 1 hari, sehingga menjadi 2 hari. Yakni pada Rabu, 28 Juni dan Kamis, 29 Juni 2023. "Nanti kita kaji dululah itu," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa .Sedangkan pemerintah baru akan menggelar Sidang Isbat pada 18 Juni akhir pekan ini. Kemungkinan pemerintah menetapkan Hari Raya Iduladha akan jatuh pada Kamis 29 Juni 2023.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan usulan terkait libur Hari Raya Iduladha 1444 H. Pasalnya, beberapa tahun yang lalu banyak anggota Muhammadiyah yang telah menjadi PNS dan ASN di berbagai daerah harus berangkat ke kantor pada hari di mana warga Muhammadiyah lainnya sedang melaksanakan salat Id.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Iduladha 2023 Berpotensi Beda, Muhammadiyah Usul Tambah Hari LiburPP Muhammadiyah mengusulkan tambah hari libur lantaran Hari Raya Iduladha 2023 berpotensi beda dengan pemerintah.
続きを読む »
Pemerintah Diminta Kaji Mineral yang Punya Potensi Hilirisasi |Republika OnlineKebijakan pelarangan ekspor merupakan sebuah dukungan untuk program hilirisasi.
続きを読む »
Pemerintah Kaji Usulan Muhammadiyah soal 28 Juni 2023 Jadi Tanggal MerahMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan mengkaji usulan Muhammadiyah agar ada penambahan hari libur Lebaran Haji yakni, pada 28 Juni 2023.
続きを読む »
Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Masih Tentukan Lokasi EksplorasiPemerintah Indonesia masih dalam proses menentukan lokasi yang diizinkan untuk melakukan eksplorasi sedimentasi laut dalam rangka pengelolaan pasir laut.
続きを読む »
Cara Pemerintah Awasi Pengerukan Pasir Laut Masih MisteriusPemerintah dalam hal ini KKP masih misterius bagaimana melakukan pengawasan pengerukan pasir laut.
続きを読む »
Soal SK PPPK Guru, Pemkab Situbondo Masih Menunggu NIP dari Pemerintah PusatPemkab Situbondo masih menunggu NIP dari pemerintah pusat untuk menerbitkan SK PPPK guru di daerah itu.
続きを読む »