Pemerintah bakal pungut pajak natura mulai semester II-2023

日本 ニュース ニュース

Pemerintah bakal pungut pajak natura mulai semester II-2023
日本 最新ニュース,日本 見出し
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 78%

'Paling tidak pemotongan natura akan dimulai semeter II supaya bisa kami sampaikan ke masyarakat sekitar 3-6 bulan, jadi lebih tenang dan mudah,' ungkap Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam media briefing di Jakarta, Selasa .

Paling tidak pemotongan natura akan dimulai semeter II supaya bisa kami sampaikan ke masyarakat sekitar 3-6 bulan, jadi lebih tenang dan mudah.Pemerintah akan memungut pajak penghasilan natura dan/atau kenikmatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai semester II-2023.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

antaranews /  🏆 6. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Tren Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 2011-2021Tren Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 2011-2021Pemerintah telah menetapkan perubahan terbaru terkait pajak penghasilan (PPh). Perubahan ini termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Salah satu poin yang diubah adalah terkait batas lapisan penghasilan kena pajak (PKP). Pada aturan sebelumnya, UU Nomor 36 Tahun 2008, lapisan terbawah yang terkena perhitungan PKP adalah kelompok berpenghasilan Rp 50 juta setahun atau sekitar Rp 4,17 juta sebulan. Namun, lapisan terbawah kini dinaikkan menjadi Rp 60 juta setahun atau Rp 5 juta sebulan.  Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2021 juga menambah lapisan teratas, yang sebelumnya berpenghasilan di atas Rp 500 juta setahun dengan PPh 30 persen, menjadi kelompok berpendapatan di atas Rp 5 miliar setahun dengan PPh 35 persen. Meski demikian, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tetap bernilai Rp 54 juta setahun, atau sekitar Rp 4,5 juta per bulan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penerimaan PPh nonmigas pada 2021 menyentuh angka Rp 626,95 triliun. Dalam LKPP, PPh dibagi menjadi dua jenis, yakni migas dan nonmigas, di mana pajak penghasilan wajib pajak pribadi tergolong dalam PPh nonmigas. PPh nonmigas pun menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan Indonesia di tahun itu, dengan besaran 42,5 persen. Kelompok ini juga memiliki andil tertinggi bagi penerimaan negara pada tahun tersebut, dengan porsi sebesar 36 persen. Ini menandakan bahwa pajak penghasilan menjadi sumber terbesar penerimaan negara. Angka PPh nonmigas pada 2021 juga mengalami kenaikan hampir dua kali lipatnya dibanding 2011, yang sebesar Rp 354,68 triliun. Namun, nilai yang didapat pada 2021 tidak setinggi penerimaan pada 2018 dan 2019. Berkaca pada grafik di atas, penerimaan pajak penghasilan nonmigas menurun relatif dalam pada 2020, bersamaan dengan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang mewabah pada tahun itu.
続きを読む »

Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 Telah Ditetapkan, Saatnya Buat Jadwal Liburan Sesuai Kalender 2023Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 Telah Ditetapkan, Saatnya Buat Jadwal Liburan Sesuai Kalender 2023Untuk menyambut libur nasional dan cuti bersama kalender 2023, sejumlah tips berikut bisa dilakukan untuk merancang liburan.
続きを読む »

Akal-akalan Jokowi Terbitkan Perpu Cipta KerjaAkal-akalan Jokowi Terbitkan Perpu Cipta KerjaDi pengujung 2022, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »

Pemerintah Pungut Pajak Kenikmatan Mulai Pertengahan 2023Pemerintah Pungut Pajak Kenikmatan Mulai Pertengahan 2023Pemerintah tahun ini akan menerapkan Pajak Penghasilan berupa pajak natura/kenikmatan
続きを読む »

Presiden Jokowi Izinkan Singapura Latihan Militer di Laut Natuna | merdeka.comPresiden Jokowi Izinkan Singapura Latihan Militer di Laut Natuna | merdeka.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan, pada (3/1).
続きを読む »



Render Time: 2025-04-02 16:53:10