Pelanggaran dalam Penangkapan Ikan Terukur, KKP Bakal Denda sampai Cabut Izin Usaha

日本 ニュース ニュース

Pelanggaran dalam Penangkapan Ikan Terukur, KKP Bakal Denda sampai Cabut Izin Usaha
日本 最新ニュース,日本 見出し
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 68%

KKP berencana mulai menerapkan penangkapan ikan terukur (PIT) pada tahun ini.

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di tahun 2023, pemerintah akan mengenakan sanksi administratif sebagai salah satu instrumen demi menurunkan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

Pengenaan sanksi pidana akan menjadi upaya terakhir , karena penegakan hukum saat ini yang lebih mengutamakan pada perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Sebelumnya KKP telah memberitakan, pasca terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, terdapat masa sosialisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebagai bentuk pembinaan terhadap para pelaku usaha kapal perikanan.

"Kepatuhan pelaku usaha sangat penting dalam keberhasilan program PIT. Oleh karena itu akan kami kawal dan tingkatkan terus melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan ," tegas Adin.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

kompascom /  🏆 9. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Komnas HAM Nilai Kasus Pekerja Migran Maryam Bentuk Pelanggaran HAM - JawaPos.comKomnas HAM Nilai Kasus Pekerja Migran Maryam Bentuk Pelanggaran HAM - JawaPos.com'Ini kan salah satu bentuk kasus pelanggaran hak-hak pekerja migran,' kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah di Jakarta
続きを読む »

Komnas HAM: Kasus Maryam yang tidak Bisa Pulang Bentuk Pelanggaran HAM |Republika OnlineKomnas HAM: Kasus Maryam yang tidak Bisa Pulang Bentuk Pelanggaran HAM |Republika OnlineHak-hak pekerja diatur jelas di berbagai instrumen HAM internasional maupun nasional.
続きを読む »

Sanksi untuk Pelanggaran Etik Pegawai KPK Hanya Permintaan Maaf, Dewas: Hanya Berlaku untuk ASNSanksi untuk Pelanggaran Etik Pegawai KPK Hanya Permintaan Maaf, Dewas: Hanya Berlaku untuk ASNAnggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho, menjelaskan tentang ringannya hukuman etik bagi pegawai KPK yang berstatus ASN.
続きを読む »

Dewas KPK Sidangkan 5 Pelanggaran Etik di 2022, Terbanyak Soal PerselingkuhanDewas KPK Sidangkan 5 Pelanggaran Etik di 2022, Terbanyak Soal PerselingkuhanDewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menyidangkan lima pelanggaran etik pegawai pada 2022. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi...
続きを読む »

Dewas KPK: Jangan Lebay Samakan Kasus Pelanggaran Etik Lili Pintauli dengan Ferdy SamboDewas KPK: Jangan Lebay Samakan Kasus Pelanggaran Etik Lili Pintauli dengan Ferdy SamboDewas KPK menilai berlebihan jika penanganan kasus pelanggaran etik mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar disamakan dengan yang dihadapi Ferdy Sambo.
続きを読む »

Zulfahmi Adrian Segerakan Proses Tipiring Pelanggaran PerdaZulfahmi Adrian Segerakan Proses Tipiring Pelanggaran PerdaPEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian adalah orang lama yang kembali dipercaya...
続きを読む »



Render Time: 2025-03-28 23:59:06