PBHI menilai alasan penerbitan Perppu sebagai darurat negara tidak tepat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia mengkritik pedas penerbitan Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. PBHI menganggap dalih penerbitan aturan itu hanya akal-akalan Pemerintah saja.
"Membaca kondisi ekonomi yang buruk mustinya berkaca pada kinerja Pemerintahan Jokowi yang ambruk. Pembentukan Perpu No. 2/2022 dalam ihwal kegentingan memaksa tidak memenuhi Ketentuan Pasal 22 ayat UUD ‘45 dan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangannya, Senin .
Kedua, tertutupnya ruang partisipasi masyarakat juga menyebabkan terlanggarnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi UUD 45, Pasal 23 Ayat No. 39/1999 tentang HAM), serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi . Oleh karena itu, PBHI mendorong Ombudsman RI untuk memeriksa maladministrasi proses pembentukan Perpu No. 2/2022.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dukung Perppu Cipta Kerja, PSI: Hukum Zaman Now Harus ProgresifPartai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan sikapnya mendukung penerbitan Perppu Cipta Kerja.
続きを読む »
Ungkap Alasan Perppu Ciptaker Dikeluarkan, Mahfud MD: Untuk Selamatkan Ekonomi RakyatMahfud menjelaskan, Perppu Cipta Kerja dibuat oleh Pemerintah karena situasi krisis ekonomi global.
続きを読む »
Alasan Mahfud MD Tolak Debat Terbuka dengan Rizal Ramli soal Perppu Cipta Kerja | merdeka.comMenurut Mahfud MD, hal yang dipermasalahkan oleh Rizal Ramli di luar dari konteks.
続きを読む »