Pakar Hukum UNS Beri Kritik Sistem Pemilu Berbasis Caleg
JawaPos.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret , Dr. Agus Riewanto menanggapi usulan soal penerapan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu tahun 2024. Menurutnya, pada beberapa kasus, sistem tersebut bisa menjawab kelemahan yang ada dalam sistem proporsional terbuka.
Baca juga:Apakah Konstitusi Mengatur Sistem Pemilu? Simak PenjelasannyaAgus Riewanto juga kemudian mengutip hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Februari 2021. Survei menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia sangat rendah. Bahwa 92,3 persen dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia menyatakan tidak ada kedekatan dengan partai politik tertentu .
Baca juga:Selain PDIP, 8 Fraksi di DPR Setuju Sistem Pemilu Proporsional TerbukaSelain melemahkan Party-ID, persoalan kedua yang disebabkan oleh sistem proporsional terbuka adalah melahirkan fenomena antipartai politik atau deparpolisasi yang berdampak buruk bagi bangunan demokrasi di Indonesia. Baca juga:Muhammadiyah Berpesan Agar Pemilu Berlangsung GembiraUntuk diketahui, saat ini Mahkamah Konstitusi sedang menguji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Apabila judicial review itu dikabulkan oleh MK, maka sistem pemilu pada 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pakar Hukum Pidana: Kalau Ferdy Sambo Emosi, Kenapa Ada Waktu Main Bulu Tangkis?Dakwaan pembunuhan berencana Brigadir J kepada mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo dinilai sudah sesuai.
続きを読む »
Pakar Hukum Nilai Jaksa 'Ngamar' Bareng Pengacara di Lampung Bisa DipecatJaksa perempuan di Lampung berinisial MN digerebek suaminya saat sedang 'ngamar' dengan pengacara laki-laki. MN dinilai bisa kena sanksi pemberhentian.
続きを読む »
Tanggapan Pakar Hukum Pidana Soroti Hakim Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J - tvOnePakar hukum pidana memberi tanggapan soal tinjauan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, penasehat hukum dari 5 terdakwa dan JPU di TKP pembunuhan Brigadir J. - tvOne
続きを読む »
Ahli Hukum Tata Negara Nilai Sistem Proporsional Terbuka Berbiaya MahalPakar hukum tata negara menilai sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa persoalan yang dapat memicu keresahan sosial.
続きを読む »
Lompatan Kreatif Fakultas Teknik untuk UNSFakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (FT UNS) Solo kembali mengajukan Program Lompatan Kreatif UNS pada 2022 guna mempercepat pencapaian indikator kinerja utama (IKU) UNS.
続きを読む »
KPK Akhirnya Tahan Perwira Polri AKBP Bambang Kayun karena Kasus SuapBambang Kayun merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri.
続きを読む »