Putusan PN Jakpus harusnya hanya mengembalikan hak keperdataan penggugat.
Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar
Putusan PN Jakpus menurutnya tidak bisa serta merta mengubah jadwal pemilu."Lagipula ini bukan kompetensinya. Maka harusnya bukan kewenangan pengadilan negeri," ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Heboh Putusan PN Jakpus Soal Pemilu Ditunda, Pakar Hukum: Harus Segera Dibatalkan!Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang berisi penundaan Pemilu tidak bisa dilakukan.
続きを読む »
Fahri Bachmid: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Tidak Dapat DieksekusiPakar hukum tata negara Fahri Bachmid menyebut putusan PN Jakpus jika diterapkan akan memunculkan kekacauan ketatanegaraan.
続きを読む »
Jubir PN Jakpus: Putusan soal Pemilu belum Berkekuatan Hukum TetapJuru Bicara PN Jakpus Zulkifli Atjo mengatakan putusan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Prima belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).
続きを読む »
Putusan PN Jakpus Pemilu 2024 Ditunda, KPU Dinilai Melawan HukumPutusan PN Jakpus memerintahkan Pemilu 2024 ditunda. Beginilah alasannya, simak.
続きを読む »
Jubir PN Jakpus: Putusan Soal Pemilu Belum Berkekuatan Hukum TetapZulkifli pun menyebut gugatan tersebut berbeda dengan gugatan antarpartai politik karena merupakan jenis gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum.
続きを読む »
Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Dinilai Catat Hukum, Basarah Dukung KPU Ajukan BandingWakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendukung langkah KPU mengajukan banding atas putusan PN Jaksel menunda pemilu yang dinilai catat hukum dan melanggar UUD 1945
続きを読む »