Pakar Hukum Tata Negara Sebut Aturan Umur Capres-Cawapres Seharusnya Diatur melalui DPR

batas usia minimum bagi jabatan publik atau jabatan politik berbeda dengan presiden di mana anggota legislatif berusia 21 tahun

, bupati dan wali kota 25 tahun dan gubernur 30 tahun. Namun, syarat usia bagi presiden justru 40 tahun.Menurutnya, ihwal presiden berbeda, karena konteksnya berada di jantung negara hukum terkait pembatasan kekuasaan. Untuk itu, capres dan cawapres berbeda dengan jabatan lainnya yang hanya boleh dua periode menjabat."Mahkamah sendiri sudah sering konfirmasi hal ini, karena itulah dalam hal usia itu akhirnya lari ke dalam pembentukan undang-undang," jelasnya.

Bivitri mengungkapkan bahwa banyak harapan yang terlalu tinggi diberikan kepada MK. Adapun MK acap kali diminta untuk memutuskan segala sesuatu.Padahal, sambung dia, dalam teori klasik montesquieu atau paling dikenal dengan ajaran trias politika di mana pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu eksekutif , legislatif , dan yudikatif atau kehakiman .Apabila merujuk pada teori itu, maka tidak semua hal harus dipecahkan atau diberikan solusi oleh yudikatif.

Dia menilai jika MK turut dalam hal memberikan putusan, fleksibilitas yang mengikuti kontekstualisasi akan hilang karena nanti batas usia menjadi isu konstitusional."Inkonsistensi ini sudah terlihat dalam permohonan a quo yang jika diadopsi mahkamah menurut saya akan membuka inkonsistensi putusan mahkamah," kata dia.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

jawapos /  🏆 35. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Sidang Lukas Enembe: JPU KPK dan Ahli Tata Negara Debat soal Pertanggungjawaban Keuangan NegaraAhli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, berdebat dengan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam sidang lanjutan terdakwa Lukas Enembe.
続きを読む »

Pakar hukum nilai batas usia capres-cawapres seharusnya diatur DPRPakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai urusan batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan kebijakan ...
続きを読む »

Pakar Telematika dari 15 Negara Taklukkan Puncak RinjaniSejumlah pakar telematika yang tergabung dalam Wialon melakukan tantangan dengan mendaki ke puncak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
続きを読む »

Bivitri: Batas usia capres dan cawapres bukan isu konstitusionalPakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan batasan usia, sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan merupakan isu konstitusional; ...
続きを読む »

Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan NegaraData Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik dan kekerasan seksual adalah dua jenis tindak kriminal yang paling banyak dilakukan oleh anak.
続きを読む »

UEA tegaskan keanggotan BRICS tidak akan rusak hubungan dengan BaratBergabungnya Uni Emirat Arab (UEA) ke dalam kelompok negara-negara berkembang BRICS tidak akan merusak hubungan negara Teluk itu dengan negara-negara Barat, ...
続きを読む »