Agus mengingatkan agar 'pengadil' sengketa Pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi diri pada kasus-kasus dengan muatan yang politis.
Praktisi Hukum dan Pemerrhati Polsosbud, Agus Widjajanto mengatakan, Piagam Madinah merukan salah satu inspirasi dan referensi para pendiri bangsa dalam membentuk Negara Kesatuan.Situasi politik jelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 terus menghangat, utamanya terkait pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Selain Pilpres yang menentukan kepemimpinan nasional lima tahun mendatang, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebenarnya tidak kalah penting. Sayangnya, di tingkat nasional isu tersebut kurang mendapatkan perhatian. Publik, terutama di media sosial, lebih asik melihat dan memantau dinamika politik capres dan cawapres.Padahal, Pilkada Serentak 2024 merupakan pertama kalinya melibatkan seluruh propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia terkecuali Propinsi DIY yang gubernya tidak dipilih.
"Pemilu sebagai proses politik rentan terhadap pelanggaran aturan pemilu, khususnya kecurangan pemilu, yang dapat mempengaruhi kampanye pemilu, kejahatan pemilu, kebijakan moneter, dan hasil pemilu. Pelanggaran yang berujung padaAgus meyakini jika hakim konstitusi akan menjaga keseimbangan antara keadilan, transparansi, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan gugatan hasil pemilu.
Muhammadiyah Persilakan Kadernya Ikut Kontestasi Pemilu, Tak Perlu Mundur dari Jabatan di Persyarikatan
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kasus Kopi Sianida Kembali Mencuat, Pakar IT Sebut Ada Kejanggalan dari Barang Bukti CCTV - Jawa PosPakar IT, Abimanyu yang membeberkan sejumlah kejanggalan kematian Wayan Mirna Salihin dengan pelaku pembunuhannya adalah Jessica Wongso.
続きを読む »
Binsar Gultom Ungkap Persamaan Kasus Kopi Sianida Mirna dengan Kasus Ferdy SamboDoktor Binsar Gultom mengatakan bahwa ada persamaan saat menangani kasus Kopi Sianida Mirna Salihin dan kasus Ferdy Sambo, meski rentang waktu keduanya cukup jauh. Meski
続きを読む »
Irjen Karyoto Sebut Kombes Irwan Akan Diperiksa Soal Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan KPKKasus dugaan pemerasan tersebut terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan.
続きを読む »
6 Menteri Tersandung Kasus Korupsi, NCW Sebut Jokowi Tidak Bisa Mengendalikan Para Bawahannya - Jawa PosKetua Umum NCW, Hanifa Sutrisna, menyinggung kasus-kasus korupsi yang melibatkan para menteri di Kabinet Jokowi.
続きを読む »
Nikita Mirzani Minta Pemerintah Hapus Aplikasi TikTok, Isinya Makin Banyak Flexing dan Pengemis Online - Jawa PosNikita Mirzani kini mengkritik penggunaan TikTok di Indonesia lebih mengumbar flexing dan &039;mengemis&039; gift kepada para penontonnya.
続きを読む »
Pemerintah Tawarkan Insentif Fiskal bagi Investor yang Mau Bangun KEK 'Food Estate' di Merauke - Jawa PosPemerintah dalam rapat pada Selasa ini menetapkan &039;food estate&039; Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk produksi padi dan tebu.
続きを読む »