OPINI: Menanti Kejelasan Realisasi Pajak Natura

Selain pajak natura dapat memberikan efek signifikan pada penerimaan negara, juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan.

Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Desas-desus mengenai tidak terealisasinya pajak natura dalam waktu dekat mulai menghiasi warta pemberitaan. Maklum saja, hingga Desember 2022 atau 1 tahun pascadisahkannya UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya turut membahas pajak natura, pemerintah hingga saat ini belum juga merancang formulasi aturan teknis penerapan pajak natura.

Seiring dengan upaya perbaikan perekonomian, pemerintah mulai gencar memberi stimulus kepada perusahaan/industri guna menciptakan pertumbuhan per­eko­nomian yang positif. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap hingga 22%. Menilik UU HPP, ada kemungkinan jika pemajakan atas pemberian natura akan dikenakan di tingkat pegawai. Dengan demikian, ada potensi pengenaan pajak yang lebih tinggi, bisa 30% hingga 35%. Pemerintah harus menentukan formulasi yang pas atas pemberlakuan pajak natura terhadap PPh, karena jika natura dikecua­likan dari objek PPh jelas berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara yang lebih besar.

Kedua, dari sudut pemberi kerja yang berkewajiban memotong PPh 21 atas imbalan pegawai, yang jika ditinjau dari sudut ini, maka imbalan yang dimaksud terdiri atas imbalan tunai maupun nontunai . Walau demikian, kebijakan ini juga berpotensi melemahkan semangat pekerja jika tidak dibarengi dengan aturan penerapan yang baik. Seperti pandangan ekonom klasik Alfred Marshall bahwa di balik kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan, terdapat kelemahan yang menurutnya dapat mendorong orang untuk malas bekerja yang ia istilahkan sebagai “menetralkan sikap netral”.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

Bisniscom /  🏆 23. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Realisasi Belanja OPD Ponorogo di E-Katalog Lokal Tembus Rp 18,22 MiliarBelanja melalui Elektronik Katalog (e-Katalog) Lokal Ponorogo bagi organisasi perangkat daerah (OPD) perlu dioptimalkan. Pasalnya, sepanjang tahun ini, hanya segelintir yang telah berlangganan belanja melalui e-Katalog lokal.
続きを読む »

Lampaui Target, Realisasi PNPB Ditjen Hubla Tahun 2022 Capai Rp Rp 4,5 T |Republika OnlineTarget PNBP Ditjen Hubla Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 3,621 T.
続きを読む »

Bulog Akui 60.000 Ton Beras Impor Masuk IndonesiaPerum Bulog menyampaikan perkembangan terkini terkait realisasi impor beras oleh Indonesia.
続きを読む »

Batu Bara to The Moon, Pengusaha Terbukti Jor-joran ProduksiKementerian ESDM mencatat realisasi produksi batu bara nasional per Selasa, 27 Desember 2022 telah melampaui target.
続きを読む »

OPINI: Komoditas Produk Bebas DeforestasiNorma yang diusungnya adalah meminimalkan kontribusi kelompok negara Benua Biru itu terhadap bahaya deforestasi, emisi gas rumah kaca.
続きを読む »

OPINI: Jalan Lebar Kerja Sama Antara Kazakhstan–IndonesiaKazakhstan akan mengalami tahun penting lainnya pada 2023. Dalam 6 bulan per­tama, akan ada pemilihan par­lemen.
続きを読む »