Jokowi mengesahkan Omnibus Law Keuangan atau UU PPSK pada 12 Januari 2023. Undang-undang ini jadi yang keempat yang di sahkan Presiden tahun ini.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah mengesahkan empat undang-undang dalam dua pekan pertama 2023. Beleid keempat adalah omnibus law keuangan, yakni Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK.
UU pertama yang Jokowi terbitkan pada tahun ini adalah UU Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . UU itu ditandatangani Jokowi pada 2 Januari 2023 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Selang sembilan hari kemudian, Jokowi mengesahkan UU PPSK yang memuat 27 bab dan 341 pasal, berdasarkan keterangan resmi Kemenkeu. Pasalnya, hingga berita ini ditulis, belum terdapat salinan dokumen UU 4/2023 tentang PPSK di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, sehingga belum terlihat bagaimana isi aturannya.
Pembahasan RUU PPSK berlangsung pertama kali di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 September 2022, lalu rapat panitia kerja 10 November 2022, kesepatakan tingkat 1 di Komisi XI DPR pada 8 Desember 2022, hingga pengesahan oleh DPR pada 15 Desember 2022.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jokowi Sahkan Omnibus Law Sektor Keuangan, Gantikan 17 UU LamaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan RUU P2SK menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023.
続きを読む »
Tok! Jokowi Sahkan RUU PPSK jadi Undang-UndangUndang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) resmi menjadi UU Nomor 4/2023.
続きを読む »
Disahkan Presiden Jokowi, RUU P2SK Jadi Undang-undangPresiden Jokowi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
続きを読む »
Jokowi Sahkan UU P2SK, Sri Mulyani: Untuk Majukan Kesejahteraan UmumRancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-Undang.
続きを読む »
Mahfud MD: KPU Bodoh Kalau Mau Diintervensi, di Undang-Undang Independen | merdeka.comDia menekankan pihaknya justru telah memberikan peringatan kepada KPU agar berlaku independen dan adil usai kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol mencuat ke publik.
続きを読む »
RUU PPSK jadi Undang-Undang, Sri Mulyani Sebut Momentumnya TepatUU PPSK terbit di tengah berbagai dinamika ekonomi global maupun domestik.
続きを読む »