Anggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya menduga adanya potensi maladministrasi dalam penetapan surat edaran (SE) No.47/TS.03.03/K/02/20230.
ANGGOTA Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya menduga adanya potensi maladministrasi dalam penetapan surat edaran No.47/TS.03.03/K/02/20230. Edaran ini dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional yang ditetapkan pada 20 Februari 2023 lalu mengatur tentang harga batas atas gabah petani.
Yeka menjelaskan dugaan ini didasarkan atas format SE yang tidak lazim dimana SE diketahui merupakan produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Karena bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ombudsman Duga Ada Potensi Maladministrasi SE Bapanas Terkait Harga Batas Atas Gabah-Beras |Republika OnlineOmbudsman sebut dugaan maladministrasi SE Bapanas cukup kuat.
続きを読む »
Bapanas Launching Peta Ketahanan dan Kerentanan PanganBadan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas(FSVA).
続きを読む »
Bapanas Jamin Stok Beras, Bawang & Cabai Aman Saat RamadanBapanas 'Jamin' Stok Beras, Bawang Hingga Cabai Aman di Ramadan
続きを読む »
Gubernur NTT Akan Terapkan Sekolah Masuk Jam 5 Pagi, Ombudsman HeranGubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, meminta agar aktivitas sekolah khusus bagi SMA-SMK dimulai sejak 05.00 WITA. Ombudsman minta kebijakan ini dikaji ulang.
続きを読む »
Temuan Ombudsman soal PNS dengan Kekayaan Tidak Wajar : Mereka Tidak Main Sendiri | merdeka.comAdanya dorongan yang disampaikan Indraza, seiring kecurigaan publik atas sumber kekayaan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Selatan, dan Eko Darmanto, sebagai Kepala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
続きを読む »
Temuan Ombudsman RI: Ada Praktik Pembatasan Kuota Layanan BPJS Kesehatan di Rumah SakitOmbudsman Republik Indonesia menemukan kenyataan kalau ada praktik pembatasan berdasarkan kuota dalam pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan
続きを読む »