Ombudsman RI mengingatkan pengusulan anggota TNI-Polri aktif untuk menjadi penjabat kepala daerah tidak sejalan dengan putusan MK. Jumlah pejabat sipil dinilai masih memadai. Polhuk AdadiKompas
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng , memberikan konferensi pers terkait usulan nama-nama calon penjabat kepala daerah yang berasal dari unsur perwira TNI dan Polri aktif di Jakarta, Rabu .
”Ini bentuk ketidakpercayaan DPRD terhadap pemerintahan sipil. Selain itu, juga bentuk ketidakpatuhan DPRD terhadap aturan main, baik putusan Mahkamah Konstitusi maupun laporan hasil pemeriksaan ORI yang sangattidak boleh lagi tentara aktif dijadikan penjabat. Sedangkan, untuk anggota Polri aktif harus mendapatkan izin dari Kepala Polri," terangnya kepada wartawan.
Robert pun meminta Kemendagri membuka secara transparan dan akuntabel nama-nama calon penjabat kepala daerah yang diusulkan oleh DPRD dan kementerian/lembaga sebelum dibawa ke sidang tim penilai akhir di Setneg. Setelah diputuskan tiga nama, maka nama-nama itu diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden. Pengangkatan penjabat nantinya ditetapkan dengan keputusan presiden.KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO
Dukungan masyarakat, katanya, akan menjadi jangkar dan krusial, karena penjabat sehari-hari berhadapan dengan birokrasi yang penuh intrik. Para politikus di DPRD pun setiap saat ingin mengganggu kinerja penjabat. Oleh karena itu, akhirnya, dia hanya bisa bersandar pada modal sosial dukungan masyarakat.
Dihubungi secara terpisah, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Centre for Strategic and International Studies Nicky Fahrizal berpandangan, fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah negara hukum tipis atau. Oleh karena itu, selama ada celah regulasi atau ketentuan di mana Polri dan TNI bisa memegang jabatan sipil, kecenderungannya hal itu akan dilanggar.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
TNI Datangi Polrestabes Medan, Kapendam: Tak Intervensi, TNI dan Polri Tetap SolidPolda Sumatera Utara menyebut para personel TNI datang ke Mapolrestabes Medan, Sabtu (5/08) untuk mempertanyakan soal permohonan penangguhan penahanan warga.
続きを読む »
Article headlineGELORA.CO - Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan (FP2) mendeklarasikan duk...
続きを読む »
KKB Pimpinan Egianus Sering Berpindah Tempat untuk Menghindari TNI dan PolriKKB Pimpinan Egianus Kogoya sering kali berpindak tempat untuk menghindari kejaran TNI dan Polri.
続きを読む »
Panglima TNI: Periksa Personil TNI Yang Geruduk Polrestabes MedanPanglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan pemeriksaan seluruh anggota TNI yang 'melawat” ke Polrestabes Medan akhir pekan lalu untuk meminta penangguhan penahanan salah seorang tersangka yang memiliki hubungan keluarga dengan penasihat hukum Kodam I Bukit Barisan. Sejumlah organisasi...
続きを読む »
Panglima TNI Kembali Tegaskan Tak Ada Impunitas di Kasus Mayor Dedi HasibuanPanglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali menegaskan tak ada impunitas bagi prajurit TNI yang melanggar aturan.
続きを読む »