NIK-NPWP Jadi Satu, Dirjen Pajak Sebut 57,8 Juta Orang Sudah Terintegrasi

NIK-NPWP Jadi Satu, Dirjen Pajak Sebut 57,8 Juta Orang Sudah Terintegrasi TempoBisnis

TEMPO.CO, Jakarta - 'Sekarang 57,8 juta per Juli, sudah NIK dan NPWP connect,' kata Suryo Utomo saat ditemui usai acara Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2023 di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 6 Agustus 2023.Dia menjelaskan, tahun ini masyarakat masih bisa melakukan cetak NPWP. Namun pada tahun depan, masyarakat tak perlu menghafalkan lagi NPWP.'Yang kami ingat nomor KTP karena itu dipakai untuk akses kami ke sistem informasi Ditjen Pajak,' beber Suryo.

Jika belum, Suryo meminta Wajib Pajak untuk sekaligus melakukan pemadanan.'Wajib Pajak lakukan updating terhadap profil informasi yang ada di sistem informasi Ditjen Pajak,' tutur dia.Dinukil dari laman Ditjen Pajak, NPWP lama bisa digunakan hingga 31 Desember 2023. Setelah tanggal tersebut, Wajib Pajak bisa menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan.Lebih lanjut, tidak semua warga yang memiliki NIK wajib untuk validasi NIK sebagai NPWP.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Integrasi NPWP dan NIK Bukan Berarti Pemilik KTP Baru Harus Bayar PajakMeskipun terjadi integrasi antara NPWP dan NIK, hal ini tidak berarti bahwa individu dengan KTP baru harus langsung membayar pajak. - Halaman 1
続きを読む »

Pengumuman! Besok Bisa Ganti NPWP Buluk di Acara Car Free Day, Ini LokasinyaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar acara Spectaxcykar 2023. Di acara ini masyarakat bisa mencetak kartu fisik NPWP.
続きを読む »

Alasan Dirjen Imigrasi Bakal Perketat Pembuatan Paspor Untuk Perempuan - Jawa PosSekarang untuk perempuan usia 17 hingga 45 tahun secara profil tidak jelas, kantor Imigrasi alam menolak permintaan paspor-nya.
続きを読む »

Perkuat Penanganan Kasus Pajak, DJP Jateng II Gandeng Para Aparat Penegak HukumFGD Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II bersama Direktorat Penegakan Hukum DJP fokus pada koordinasi dalam penyelesaian penegakan hukum pajak terutama pada penggelapan pajak.
続きを読む »

Pengusaha: Belum Ada Urgensi Terapkan Pajak Ekspor NikelPemerintah Bakal Terapkan Pajak Ekspor Nikel, Pengusaha: Belum Ada Urgensi
続きを読む »

Transaksi Pembayaran Pajak di BUMDes Kemiri Karanganyar Terbaik di Jawa TengahBUMDes Tri Manunggaling Karsa Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar meraih penghargaan Samsat Budiman 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah. BUMDes ini mencatatkan transkasi pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaik se-Jateng.
続きを読む »